KERAJAAN KUTAI

– Letak : di daerah Muarakaman tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur.
– Sumber sejarah : tujuh buah prasasti yang tertulis pada Yupa, Yupa adalah tiang/tonggak kayu yang dipergunakan untuk menambatkan binatang kurban. Prasasti ini ditulis dengan bahasa Sansekerta dan tulisan Pallawa. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang pertama di Indonesia dan mulai tumbuh sekitar tahun 400 M. agama Hindu yang tersiar di Kalimantan (Kutai) adalah dari India Selatan dengan bukti :
– Prasasti dengan tulisan Pallawa, hanya digunakan di India Selatan.
– Adanya kata Waprakeswara (lapangan suci Dewa Shiwa) yaitu suatu tempat suci yang berhubungan dengan Trimurti.
– Penggunaan nama berakhiran Warman adalah kebiasaan orang India Selatan.
• Sehingga dari prasasti tersebut kita dapat menyimpulkan :
– Raja Kudungga memiliki seorang anak yang bernama Aswawarman. Asmawarman mempunyai tiga anak dan salah satunya adalah Mulawarman.
– Pendiri keluarga kerajaan/Wangsakarta : Aswawarman.
– Agama yang dipeluk berasal dari India.
– Agama yang dianut raja Mulawarman : agama Siwa.
• Raja Kudungga menggunakan nama asli Indonesia, sedang keturunannya memakai nama Hindu

KERAJAAN TARUMANEGARA

– Letak : antara sungai Citarum-Cisadane (prasasti) sedangkan Purbacaraka berdasarkan prasasti tugu, terletak di daerah Bekasi.
– Sumber sejarah : a. Prasasti
• b. Berita Cina
• Sumber Prasasti ada 7 buah prasasti yang berhuruf Pallawa dan berbahasa Sansekerta. Tujuh prasasti tersebut adalah :
– Prasasti Ciaruteun, pada prasasti ini didapatkan sepasang telapak kaki raja Purnawarman.
– Prasasti Kebon Kopi, pada prasasti ini ditemukan pahatan gambar tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata.
– Prasasti Jambu, prasasti ini menerangkan bahwa raja Purnawarman itu gagah, pemimpin yang termashur.
– Prasasti Tugu, prasasti ini menerangkan tentang penggalian saluran Gomati dan sungai Candrabaga.
– Prasasti Pasir Awi, prasasti ini ditemukan di daerah Bogor.
– Prasasti Muara Cianten, ditemukan di daerah Bogor.
– Prasasti Lebak, menerangkan tentang keperwiraan, keagungan dan keberanian Purnawarman.
• Sumber berita Cina
– Tulisan Fa Hien, seorang musafir Cina menulis bahwa di Yepoti (Jawa Dwipa) hanya sedikit orang yang beragama Budha, tetapi kaum Brahmana lebih banyak.
– Berita dari Dinasti Sui yang menyebutkan bahwa Tolomo (Taruma) mengirimkan utusan ke Cina pada tahun 528 M, dan 535 M.
– Berita dari Dinasti Tang, menyebutkan bahwa pada tahun 666 M utusan Tolomo datang ke China.
• Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat
• Kerajaan Tarumanegara berkembang abad ke-5 M dengan raja yang sangat terkenal yaitu Purnawarman, daerah kekuasaan meliputi Banten, Jakarta, dan Bogor. Agama yang dipeluk adalah Hindu, sedang berdasarkan berita Fa Hien, di Tolomo ada 3 agama yaitu Hindu, Budha dan kepercayaan Animisme. Perkembangan kerajaan ini tidak dapat diketahui dengan jelas, dimungkinkan pada abad ke-7 dihancurkan Sriwijaya. Hal ini dibuktikan melalui : prasasti Kota Kapur (686 M) yang menyebut bahwa Sriwijaya sedang berperang dengan Bumi Jawa (Tarumanegara) karena tidak mau tunduk pada Sriwijaya dan sejak akhir abad ke-7 Cina tidak pernah menyebut adanya pedagangan dengan Tarumanegara (To-Lo-Mo)

KERAJAAN HOLING

• Mengenai letak kerajaan Holing hingga kini belum diketahui dengan pasti hal ini disebabkan tidak diketemukannya catatan-catatan tertulis.
• Berdasarkan berita Cina (catatan I Tsing) disebutkan bahwa temannya yang bernama Hui-Ning pada tahun 664/665 pergi ke Holing untuk mempelajari agama Budha dengan seorang pendeta bernama Jnanabhadra. Juga disebutkan bahwa kerajaan Holing diperintah oleh seorang raja putri bernama Ratu Sima. Pemerintahannya sangat keras tetapi adil dan bijaksana. Rakyat tunduk dan taat terhadap perintah Ratu. Kehidupan masyarakatnya sangat teratur, hubungan perdagangan sudah dilakukan dengan pasar sebagai pusatnya.

KERAJAAN KANJURUHAN

Keterangan tentang kerajaan tertua di Jawa Timur ini dapat diketahui dari prasasti Dinoyo yang berangka tahun 760 M. Prasasti Dinoyo ditemukan di desa Dinoyo di sebelah barat kota Malang. Prasasti Dinoyo berisi pendirian sebuah bangunan suci untuk Dewa Agastya, didirikan oleh Raja Gajayana. Prasasti Dinoyo ditulis dengan huruf Jawa Kuno dan berbahasa Sansekerta. Bangunan suci itu sekarang dikenal dengan Candi Badut

KERAJAAN MELAYU

Letak : diperkirakan pusatnya di daerah ini di kanan kiri sungai Batanghari ditemukan peninggalan-peninggalan beruba candi-candi. Arca dan peninggalan-peninggalan lainnya. Seorang musyafir Cina I-Tsing namanya menyebutkan di dalam bukunya bahwa pada bad ke-7 M, Melayu telah dimasukkan ke dalam kekuasaan kerajaan Sriwijaya.

KERAJAAN SRIWIJAYA

Sumber sejarah : kerajaan Sriwijaya yang terletak di Sumatera keberadaannya dapat diperoleh dari bukti-bukti sebagai berikut :

Sumber dalam negeri
• a). Prasasti Kedukan Bukit (683 M)
Isi : Raja Sriwijaya Dapunta Hyang membawa tentara 20.000 orang berhasil
menundukkan Minangatamwan (daerah Binaga yang terletak di Jambi).
• b). Prasasti Talang Tuo (684 M)
Isi : Pembuatan Taman Srikesetra atas perintah Raja Dapunta Hyang.
• c). Karang Birahi (686 M)
Menunjukkan penguasaan daerah pedalaman di Jambi.
• d). Prasasti Kota Kapur (686 M)
Isi : Usaha penaklukan bumi Jawa. Prasasti ini ditemukan di pulau Bangka.
• e). Prasasti Telaga Batu
Isi : Kutukan raja terhadap siapa saja yang tidak taat pada raja dan melakukan
kejahatan.
Dari prasasti itu diusulkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya selalu berpindah-pindah dari Minangatamwan ke Palembang selain prasasti terdapat sumber sejarah berupa bangunan kelompok Candi Muara Takus (Bangkinang, Riau)

Sumber asing
• a). Berita Cina abad ke-5 menyebutkan bahwa negara Kan-To-Li (Sriwijaya) mengirim utusan ke Cina.
• b). Berita I-Tsing bahwa kerajaan Sriwijaya negerinya dikelilingi oleh benteng abad ke-7 Sriwijaya merupakan pusat kegiatan ilmiah agama Budha.
• c). Berita India, berupa :
– Prasasti Ligor (775 M)
– Prasasti Nalanda (860 M)
Dari berita India ini dapat diperoleh keterangan bahwa kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan saat diperintah oleh Balaputradewa seorang keturunan Dinasti Syailendra, Jawa Tengah.

Kebesaran Kerjaan Sriwijaya didukung oleh faktor-faktor sbb :
• Letaknya strategis
• Runtuhnya kerajaan maritim Funan
• Armada laut yang kuat
• Menguasai daerah-daerah starategis (Selat Malaka, Sunda, Tanah Genting Kra)
• Melimpahnya hasil bumi
• Pusat pendidikan agama Budha di Asia Tenggara
Struktur Birokrasi kerajaan Sriwijaya
Wilayah kekuasaan Sri Wijaya lebih banyak tertuju didaerah lautan maupun jalur dan pusat perdagangan yang strategis. Kekuasaan tertinggi ditangan raja bersifat langsung dalam pengawasan ditempat-tempat yang strategis.

Masa Keruntuhan Sriwijaya
• Dari berita Cina, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran mulai abad ke-10 sampai runtuhnya terjadi akhir abad ke-12.
• Beberapa faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :
– Negara-negara taklukan melepaskan diri (Ligor, Tanah Genting Kra, Kelantan, Pahang, dll)
– Mundurnya perekonomian perdagangan karena bandar-bandar penting melepaskan diri.
– Di bidang militer serangan terhadap Sriwijaya terjadi dari :
– Raja Dharmawangsa (992 M)
– Kerajaan Colamandala (1017 M)
– Raja Kertanegara (Ekspedisi Pamalayu 1275)
– Kerajaan Majapahit

KERAJAAN MATARAM KUNO

Letak Kerajaan Mataram Kuno
• Kerajaan Mataram Kuno terletak di Jawa Tengah bagian selatan, daerah intinya disebut Bhumi Mataram dengan ibu kota Medang Kamulan.
– Sumber Sejarah
• Prasasti Canggal (732 M)
• Prasasti Kalasan (778 M) *
• Prasati Kelurak (782 M) *
• Prasasti Sri Kahulunan *
• Prasasti Ratu Boko (856 M) *
• Prasasti Nalanda (860 M) *
• Prasasti Mantyasih (907 M)
• Ket. * : Menerangkan keberadaan kekuasaan Dinasti Syailendra
• Disamping prasasti, Mataram kuno banyak meninggalkan bangunan-bangunan candi baik yang bercorak Hindu (dari Dinasti Sanjaya) maupun yang bercorak Budha (dinasti Syailendra).

Pemerintahan Mataram
- Dinasti Sanjaya
• Dinasti Sanjaya berkuasa sekitar abad ke-7 dari prasasti Canggal disebutkan adanya pendirian Lingga yang merupakan lambang Dewa Syiwa, selain itu menyebutkan wilayah kekuasaan Sanjaya yaitu Medang ri poh pitu.
• Sedang pada Prasasti Mantyasih disebut nama-nama raja Dinasti Sanjaya yang berkuasa atas Mataram Kuno.
•
Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya
• Sri Maharaja Rakai Panangkaran
• Sri Maharaja Rakai Panunggalan
• Sri Maharaja Rakai Warak Balitung
• Sri Maharaja Rakai Garung
• Sri Maharaja Rakai Pikatan
• Sri Maharaja Rakai Kayuwangi
• Sri Maharaja Rakai Watuhumalang
• Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah
•
Pada akhir abad 8 kekuasaan Dinasti Sanjaya terdesak oleh Dinasti Syailendra seperti disebutkan prasasti Kalasan (778 M) bahwa Raja Panangkaran membuat candi Budha, padahal dinasti Sanjaya memeluk agama Hindu.

- Dinasti Syailendra
• Bhanu (752 – 775)
• Wisnu (775 – 782)
• Indra (782 – 812)
• Samaratungga (812 – 833)
• Pramodhawardhani (833 – 856)
• Pernikahan Pramodhawardhani dengan Pikatan (Dinasti Sanjaya menyebabkan dinasti Sanjaya mulai kokoh kembali bahkan Mataram dapat dipersatukan. Pada tahun 924 Raja Wawa memerintah dibantu Mpu Sindok sebagai Mahamantri dan memindahkan pusat pemerintahannya ke Jawa Timur.

Sistem Birokrasi
• Wilayah dibagi : wilayah pusat (merupakan daerah pusat kerajaan, istana raja, tempat para pejabat tinggi kerajaan dan wilayah watak daerah-daerah dikuasai oleh para Rakai atau Pamgat juga sebagai pejabat tinggi kerajaan)

KERAJAAN MEDANG

• Kerajaan Medang dirintis oleh Mpu Sindok pendiri wangsa Isyana di Jawa Timur. Sindok adalah menantu Wawa, telah berhasil memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dia bergelar Sri Maharaja Rake Hino Sri Isyana Wikramadharmo Tunggadewa. Mpu Sindok digantikan putrinya yang bernama Sri Isyanatunggawijaya. Dia kawin dengan Lokapala punya anak bernama Makutawangsawardhana. Dia diganti putranya, Dharmawangsa dengan gelar Sri Dharmawangsa Teguh Ananta Wikramatunggadewa.
• Pada tahun 1016 M, terjadi peristiwa Pralaya, karena mendapat serangan dari kerajaan Wura-wuri. Kerajaan dibumihanguskan dan hanya Airlangga (putra Mahendratta) yang berhasil lolos disertai oleh Narottama, pada tahun 1919 M, Airlangga Ananta Wikramatungga-dewa, masa pemerintahannya kerajaan mencapai kejayaan. Sebagai bukti berhasil merebut kembali daerah-daerah yang pernah lepas dan menyatukan kembali kerajaan. Narottama diberi jabatan Rakrayan Kanuruhan.
• Bidang perekonomian dan budaya juga mengalami kemajuan. Antara lain dibuat bendungan Waringin Sapto utnuk pertanian. Pada tahun 1035 ditulis kitab Arjunawiwaha oleh Mpu Kanwa. Kitab ini menggambarkan kehidupan Airlangga dan dirinya sebagai titisan Dewa Wisnu. Perwujudannya dapat dilihat Arca Wisnu naik Garuda di Candi Belahan. Sepeninggal Airlangga wilayah dibagi dua yaitu kerajaan Kediri dan Jenggala.

KERAJAAN KEDIRI

- Sumber Sejarah
– Prasasti Sirah Keting (1140 M) tentang pemberian hadiah tanah kepada rakyat desa oleh Jayawarsa.
– Prasasti yang ditemukan di Tulung Agung Kertosono, berisi masalah keagamaan (Raja Bameswara 117 – 1130 M)
– Prasasti Ngantang (1135 M) tentang Raja Jayabaya memberi hadiah rakyat desa Ngantang sebidang tanah bebas pajak.
– Prasasti Jaring (1181 M) tentang Raja Gandra yang memuat sejumlah nama-nama hewan seperti Kebo Waruga dan Tikus Janata.
– Prasasti Kamulan (1194 M) tentang raja Kertajaya yang menyatakan bahwa Kediri berhasil mengalahkan musuh di Katang-katang.
– Buku Cina yang berjudul Chu Fan Chai karangan Chu Ju Kua (1220 M) yang mengambil cerita dari buku Ling Wai Taita (1778 M) karangan Chu Ik Fei tentang kerajaan Kediri pada abad ke-12 dan 13 M.

- Aspek Kehidupan politik
• Pada abad ke-10 pusat pemerintahan di Jawa Tengah dipindahkan ke Jawa Timur karena ada suatu hal, pada awalnya wilayah kekuasaan kerajaan Kediri meliputi daerah Kediri, Madiun, dan daerah bagian barat kerjaan Medang Kamulan.
• Raja-raja yang pernah memerintah :
– Raja Jayawarsa (1140 M)
– Raja Baweswara (117 – 1130 M)
– Raja Jayabaya (1135 – 1157 M)
– Raja Sarweswara dan Raja Aryeswara (tidak diketahui)
– Raja Gandra (1181 M)
– Raja Kertajaya (1190 – 1222 M)

- Kehidupan Sosial
• Pada amasa Raja Jayabaya terdapat usaha utnuk memberikan perlindungan terhadap para ahli sastra seperti penyair dan pengarang sehingga mereka bisa mengembangkan kreatifitasnya. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kitab Lubdhaka yang memberikan pelajaran moral tentang tinggi rendahnya martabat seseorang tidak ditentukan berdasarkan asal dan kedudukan, melainkan berdasarkan tingkah lakunya.

- Kehidupan Ekonomi
• Kehidupan perekonomian rakyat Kediri menurut catatan para pedagang Cina yang dikumpulkan jadi kronik-kronik kerajaan yang disebutkan bahwa :
– Kediri banyak menghasilkan beras.
– Barang dagangan yang laku di pasaran pada masa itu adalah emas, perak, gading, kayu cendana, dsb.
– Letak kerajaan Kediri sangat strategis dalam pelayaran perdagangan antara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat.

- Kehidupan Budaya
• Abad ke-12 M memiliki arti sangat penting dalam masa selanjutnya. Kerajaan Kediri banyak meninggalkan pelajaran untuk mengembangkan kerajaan diantaranya ;
– Suatu negara bisa maju jika kondisi ekonomi stabil.
– Keadaan politik harus stabil agar kekuatan bangsa tidak kurang.
– Kehidupan kebudayaan harus diperluas, untuk menambah kejayaan bangsa.
• Hasil karya sastra :
• Krisnayana, dari jaman pemerintahan Raja Jayawarsa
• Bharatayuda, karangan Empu Sedah dan Empu Panuluh
• Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa
• Hariwangsa karangan Empu Pamuluh
• Bhamakarya pengarangnya tidak jelas

KERAJAAN SINGASARI

- Sumber Sejarah
• Kitab Pararaton, tentang raja-raja Singasari
• Kitab Negarakertagama, berisi silsilah raja-raja Majapahit yang memiliki hubungan erat dengan raja-raja Singasari.
• Berita asing (Cina) tentang Kaisar Khubilai Khan (Cina) mengirim pasukannya untuk menyerang Singasari.
• Peninggalan-peninggalan berupa bangunan candi yang dijadikan makam dari Raja Singasari seperti Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singasari, dsb.

- Aspek Kehidupan Politik
• Sebagai kerajaan Hindu pada waktu itu kerajaan Singasari pernah mencapai kejayaan dan merupakan cikal bakal kerjaan Majapahit.

Berikut raja-raja yang pernah memerintah di Singasari.
- Ken Arok
• Pertemputan di dekat Ganter tahun 1222 M, membawa nama Ken Arok semakin baik. Dan akhirnya Ken Arok memutuskan untuk membentuk dinasti baru yaitu dinasti Rajasa dan membangun kerajaan baru yaitu Singasari.
- Anusapati
• Setelah Ken Arok dibunuh Anusapati, tahta kerajaan Singasari dipegang Anusapati (1227 – 1248 M). Walaupun pemerintahannya berlangsung lama tapi ternyata kematian Ken Arok pun pada akhirnya tercium oleh Tohjaya yang akhirnya dengan keris yang sama dia dibunuh Anusapati.
- Tohjaya
• Pemerintahan Tohjaya berlangsung singkat (1248 M) karena kematian Anusapati akhirnya diketahui oleh Raggawuni (putra Anusapati) dan dia menuntut hak atas tahta Singasari. Dengan bantuan Mahesa Cempaka dan Lembu Ampel akhirnya Ranggawuni berhasil merebut tahta kerjaan dengan gelar Wisnuwardhana.
- Wisnuwardhana
• Dengan dibantu Mahesa Cempaka yang bergelar Narasinghamurti Wisnuwardhana memerintah Singasari dari tahun 1248 – 1268 M. pada tahun 1254 M Wisnuwardhana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai yuvaraja (raja muda) dan Wisnuwardhana merupakan satu-satunya yang tidak terbunuh.
- Kertanegara
• Raja Kertanegara (1268 – 1292 M) merupakan raja terakhir di Singasari dan dia berhasil melangkah ke luar wilayah Jawa Timur untuk mewujudkan cita-cita persatuan Nusantara dibawah panji kerajaan Singasari. Dan berikut adalah usaha Kertanegara guna mencapai tujuan politiknya :
– Politik Dalam Negeri
– Mengadakan pergeseran pembantu-pembantunya seperti Mahapatih Raganata digantikan oleh Aragani. Raganata diangkat menjadi Adhyaksa di Tumapel. juga Banyak Wide yang berasal dari rakyat biasa diangkat menjadi Bupati Sumenep (Madura)
– Berbudi baik pada lawan politiknya dengan mengangkat putra Jayakatwang (Raja Kediri) yang bernama Ardharaja menjadi menantunya dan Raden Wijaya (cucu Mahesa Cempaka) sebagai menantunya.
– Memperkuat angkatan perang
– Politik Luar Negeri
• Untuk mencapai cita-cita politiknya itu, Raja Kertanegara menempuh cara :
– Melaksanakan ekspedisi Pamalayu (1275 dan 1286 M) untuk menguasai Kerajaan Melayu serta melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka.
– Menguasai Bali (1289 M)
– Menguasai Pahang (Malaya) dan Tanjung pura (Kalimantan)

KERAJAAN BALI

- Sumber Sejarah
– Prasasti Sanur (839 C/917 M) tentang adanya kekuasaan raja-raja dari Wangsa / Dinasti Warmadewa.
– Prasasti Calcuta, India (1042 M) tentang asal-usul Airlangga yaitu dari keturunan raja-raja Bali (dinasti Warmadewa). Raja Airlangga terlahir dari raja dayana (Bali) dengan Mahenradrata (putri kerjaan Medang Kamulan adik raja Dharmawangsa).

- Aspek Kehidupan Politik
• Mengingat sumber bukti dari Kerajaan Bali tidak lengkap, maka sistem dan bentuk pemerintahannya tidak jelas.
• Raja-raja Bali yang pernah berkuasa :
– Raja Sri Kesari Warmadewa (835 C / 913 M) adalah raja pertama dan pendiri dinasti Warmadewa.
– Raja Ugrasena (915 – 942 M) meninggalkan beberapa prasasti tentang pembebasan pajak terhadap daerah tertentu serta pembangunan tempat suci.
– Raja Tabanendra Warmadewa (tidak diketahui tahunya).
– Raja Jaya Sadhu Warmadewa (tidak diketahui tahunnya).
– Sri Maharaja Sri Wijaya Mahadewi (983 M), diperkirakan bahwa dia adalah putri dari Mpu Sindok (Dinasti Isyana)
– Dharma Udayana Warmadewa (989 – 1022 M) pada masa ini penulisan prasasti-prasasti sudah dimulai dengan menggunakan huruf dan bahasa Jawa Kuno.
– Raja Marakarta (1025 M) memerintah tidak lama karena meninggal duni dan sistem pemerintahannya tidak diketahui secara jelas.
– Raja Anak Wungsu (1049 – 107 M) Raja Bali yang berhasil memepersatukan seluruh Bali.
– Raja yang sakti (tidak diketahui secara jelas)
– Raja Bedahulu (1343 M), raja terakhir Bali Kuno.
• Ketika dilancarkan ekspedisi Majapahit dibawah pimpinan Gajah Mada di Bali, kerjaan Bali tidak bisa bertahan dan akhirnya menjadi bagian kekuasaan Majapahit.

- Struktur Birokrasi Kerajaan Bali
• Disebutkan dalam prasasti bertahun antara 882 M- 934 M : Raja dalam menjalankan pemerintahanya dibantu oleh badan penasehat raja dan badan-badan lain seperti Panglapuan, Somanhanda Senapati di Pangluapan.
• Pejabat dari pusat sampai daerah-daerah diangkat dan diberhentikan oleh raja serta tunduk terhadap perintahnya.

KERAJAAN PAJAJARAN

- Sumber Sejarah
– Prasasti Rakryan Juru Pangambat (923 M) ditemukan di Bogor memuat mengenai pengembalian kekuasaan Raja Pajajaran (kemungkinan kerajaan Pajajaran pernah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan di Jawa Timur atau Sriwijaya)
– Prasasti Horren (dari Majapahit) tentang penduduk dari kampung ;Horren sering tidak merasa aman, karena adanya gangguan musuh dari arah barat (kemungkinan kerajaan Pajajaran)
– Prasasti Citasih (1030 M) dibuat atas perintah Raja Jayabhupati untuk memperingati bangunan Sang Hyang Tapak sebagai tanda terima kasih raja terhadap pasukan Pajajaran, berhasil memenangkan perang melawan pasukan dari Swarnabumi.
– Prasasti Astanagede (di Kawali – Ciamis) tentang perpindahan pusat pemerintahan dari Pakwan (Pakuan) Pajajaran ke Kawali.
– Kitab Carita Kidung Sundayana menceritakan kekalahan pasukan Pajajaran dalam pertempuran di Bubat (Majapahit) dan tewasnya Raja Sri Buduga beserta putrinya.
– Kitab Carita Parahyangan menceritakan mengenai pengganti Raja Sri Baduga setelah perang Bubat bernama Hyang Wuni Sola.
Aspek Kehidupan Politik
• Raja-raja yang pernah berkuasa :
– Maharaja Jayabhupati
– Rahyang Niskala Wastu Kencana
– Rahyang Dewa Nishala
– Sri Baduga Maharaja (1357 M)
– Hyang Wuni Sola
– Ratu Samian / Prusu Surawisesa
– Prabu Ratu Dewata
Struktur Birokrasi
• Kekuasaan tertinggi ditangan raja dalam menjalankan tugas dibantu oleh Mangkubumi, di daerah-daerah dikuasai oleh Syah Bandar yang mewakili raja didaerahnya masing-masing. Untuk persiapan penggantian raja diangkat seorang putra Mahkota.

Kehidupan Sosial
• Kehidupan masyarakat Pajajaran digolongkan menjadi :
– Golongan seniman
– Golongan petani
– Golongan pedagang
– Golongan yang dianggap jahat, yaitu tukang copet, tukang tampus, begal, maling, dsb.
Kehidupan ekonomi
– Perdagangan laut
– Perdagangan darat
Kehidupan kebudayaan
• Pengaruh agama Hindu rakyat Sunda Jawa Barat dapat diketahui dari :
– Arca-arca Wisnu di daerah Ci Buaya dan arca-arca Rajarsi.
– Kitab carita Parahyangan dan kitab Sanghyang Siksakandra.
– Cerita-cerita dalam sastra Sunda Kuno bercorak Hindu.

KERAJAAN MAJAPAHIT

Sumber Sejarah
– Prasasti Butak (1294 M) dikeluarkan R. Wijaya setelah ia naik tahta yang memuat peristiwa keruntuhan kerajaan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan.
– Kidung Harsawijaya dan Kidung Panji Wijayakrema menceritakan R. Wijaya ketika menghadapi musuh dari kediri dan tahun awal perkembangan Majapahit.
– Kitab Pararaton menceritakan tentang pemerintahan raja-raja Singasari dan Majapahit.
• Kitab Negarakertagama menceritakan tentang perjalanan raja Hayam Wuruk ke Jawa Timur

- Aspek Kehidupan Politik
• Kekuasaan kerjaan majapahit merupakan suatu massa yang paling mengesankan dalam sejarah Indonesia, karena pada masa ini Indonesia terdapat suatu kerajaan besar yang disegani oleh banyak negara asing dan membawa keharuman nama Indonesia sampai jauh keluar wilayah negara Indonesia.

– Struktur Birokrasi
• Sifat kekuasaan kerajaan teritorial dan desentralisasi. Raja memegang kekusaan tertinggi (sebagai penjelmaan dewa) dalam menjalankan tugas dibantu oleh beberapa pejabat kerajaan antara lain dewan pertimbangan kerajaan, Mangkubumi dan pejabat dibidang keagamaan
• Perjuangan Raden Wijaya
• Sejak serangan Jayakatwang atas Singasari Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Arya Wiraraja di Madura. Atas jasa Wiraraja, Wijaya diterima kembali oleh Jayakatwang serta akhirnya diberi tanah Tarik.
• Serangan Khubilai Khan ke Jawa dimanfaatkan Raden Wijaya untuk mengatur siasat menyerang Kediri. Setelah Kediri jatuh (Jayakatwang dan putranya dibawah Raden Wijaya berbalik menyerang Tartar. Dia memerintah dan mendirikan Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Dan dengan diperistrinya putri Kertanegara maka dia telah mempersatukan keluarga besar Ken Arok.
• Pada tahun 1309 M, Kertarejasa digantikan Kalagemet hingga 1328 M., masa pemerintahan Sri Jaya Negara (Kalagemet) diwarnai pemberontakan-pemberontakan :
– Ronggolawe - Nambi
– Lembu Sora - Kuti
• Saat pemberontakan Kuti itulah muncul peranan Gajah Mada tahun 1328 M. Jayanegara di bawah Banyu Tanca yang berhasil dibalas juga oleh Gajah Mada. Pengganti Jayanegara adalah Tribuana Tunggadewi (putri Gayatri 1328 – 1350 M) yang berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Saat itulah gajah Mada diangkat Patih Mangkubumi Majapahit dan mengucapkan Sumpah “Tan Amukti Palapa”. Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang naik tahta pada usia 16 tahun, dengan gelar, Rajasanegara. Politik dalam negeri ditempuh dengan memusatkan kegiatan politik dan stabilitas di Majapahit, sedangkan politik luar negerinya adalah persatuan wilayah Nusantara. Melanjutkan usaha Kertanegara berhasil menggalang kerjasama dengan negara tetangga (Mitreka Strategi) Birma, Ligor, Anam, Campa, Kamboja, dan Srilangka.
– Struktur Birokrasi
• Sifat kekuasaan kerajaan teritorial dan desentralisasi. Raja memegang kekusaan tertinggi (sebagai penjelmaan dewa) dalam menjalankan tugas dibantu oleh beberapa pejabat kerajaan antara lain dewan pertimbangan kerajaan, Mangkubumi dan pejabat dibidang keagamaan

Perjuangan Raden Wijaya
• Sejak serangan Jayakatwang atas Singasari Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Arya Wiraraja di Madura. Atas jasa Wiraraja, Wijaya diterima kembali oleh Jayakatwang serta akhirnya diberi tanah Tarik.
• Serangan Khubilai Khan ke Jawa dimanfaatkan Raden Wijaya untuk mengatur siasat menyerang Kediri. Setelah Kediri jatuh (Jayakatwang dan putranya dibawah Raden Wijaya berbalik menyerang Tartar. Dia memerintah dan mendirikan Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Dan dengan diperistrinya putri Kertanegara maka dia telah mempersatukan keluarga besar Ken Arok.
• Pada tahun 1309 M, Kertarejasa digantikan Kalagemet hingga 1328 M., masa pemerintahan Sri Jaya Negara (Kalagemet) diwarnai pemberontakan-pemberontakan :
– Ronggolawe - Nambi
– Lembu Sora - Kuti
• Saat pemberontakan Kuti itulah muncul peranan Gajah Mada tahun 1328 M. Jayanegara di bawah Banyu Tanca yang berhasil dibalas juga oleh Gajah Mada. Pengganti Jayanegara adalah Tribuana Tunggadewi (putri Gayatri 1328 – 1350 M) yang berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Saat itulah gajah Mada diangkat Patih Mangkubumi Majapahit dan mengucapkan Sumpah “Tan Amukti Palapa”. Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang naik tahta pada usia 16 tahun, dengan gelar, Rajasanegara. Politik dalam negeri ditempuh dengan memusatkan kegiatan politik dan stabilitas di Majapahit, sedangkan politik luar negerinya adalah persatuan wilayah Nusantara. Melanjutkan usaha Kertanegara berhasil menggalang kerjasama dengan negara tetangga (Mitreka Strategi) Birma, Ligor, Anam, Campa, Kamboja, dan Srilangka.

Kehidupan Ekonomi
• Dalam dunia perdagangan, kerajaan Majapahit memegang dua peranan yang sangat penting :
– Sebagai kerajaan produsen
– Sebagai kerajaan perantara
• Dengan demikian, hubungan kerajaan Majapahit dengan negara tetangga telah membawa keuntungan besar bagi kerajaan Majapahit.

Kehidupan Budaya
Candi :
• - Candi Penataran
• - Candi Egalwangi dan Surawana (Pare, Kediri)
• - Candi Suwentar (Blitar)
• - Candi Sumberjati (Blitar)
• - Canti Tikus (Trowulan)
Sastra
- Sastra zaman Majapahit awal, diantaranya :
– Kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca
– Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular
– Kitab Arjunawiwaha karangan Mpu Tantular
– Kitab Kunjarakarna tidak diketahui pengarangnya
– Kitab Parthayajna, tidak diketahui pengarangnya
- Sastra zaman Majapahit akhir :
– Kitab Pararaton mengenai riwayat raja-raja Singasari dan Majapahit
– Kitab Sudayana mengenai peristiwa bubat
– Kitab Solandaka mengenai pemberontakan Semi
– Kitab Ranggalawe mengenai pemberontakan Ranggalawe
– Panji Wijaya Krama mengurangi riwayat Raden Wijaya sampai menjadi raja.
– Kitab Usana Jawa, tentang penaklukan P. Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar, pemindahan Keraton Majapahit ke Gelgel dan penumpasan Raja yang bernama Maya Denawa.
– Kitab Usana Bali, tentang kekacauan di Pulau Bali akibat keganasan Maya Denawa yang akhirnya dibunuh oleh dewa-dewa.

RUNTUHNYA TRADISI HINDU - BUDHA DI INDONESIA

• Faktor-faktor yang mempengaruhi runtuhnya Hindu Budha
• Pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Hindu-Budha sangat besar pengaruhnya terhadap aspek kehidupan masyarakat.
• Tradisi Hindu Budha ikut berkembang juga dimasyarakat, tetapi akhirnya kerajaan-kerjaan Hindu Budha tersebut mengalami kemunduran bahkan kehancuran. Seiring dengan runtuhnya kerajaan Hindu Budha tersebut maka tradisi Hindu Budha juga mengalami kemunduran.
• Hal-hal yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Hindu Budha.
• masuknya agama islam yang mudah dipelajari dan diterima oleh masyarakat
• munculnya kekuasaan (kerajaan baru yang beragama Islam)
• kepemimpinan di kerajaan Hindu-Budha yang mulai melemah
• banyaknya kerajaan-kerajaan /adipati yang melepaskan diri dari pemerintahan pusat (pengaruh Islam) terutama daerah pesisir
• perang saudara karena perebutan tahta
• lemahnya perekonomian/ perdagangan militer kerajaan-kerajaan Hindu Budha.

satu cinta untuk mu

takkan ada sesuatu yang tak terbau
mengapa demikian.
kita tak mungkin bisa membisu. karena semua itu harus diungkapkan. meskipun akhirnya menderita.
bagaimana ?
apa ?
mengapa?
haruskah itu?

mungkin saat ini masih ada yang tak berfikir tentang apa yang akan dilakukan.
yang jelas , semua yang kita lakukan adalah tuntas,
dan saat itulah kita akan mengerti.. apa arti dari kemerdekaan.
meskipun itu menyakitkan.
tapi. kita akan lebih skit apabila kita memendam sendiri dan sangat bau busuk yang ada di hati
terhantui denGAN rasa sakit dan hancur..
cinta takkan pernah rapuh.
cinta takkan pernah lagi hilang
jika kita tak membuatnya seperti itu..
cinta itu transparan yang apabila tidak dipegang erat-erat, dia akan menghilang dan terus lari,.. sampai kita tak kan pernah mendapatkan cinta itu kembali..
cinta adalah anugrah yang kuasa yang diberikan kepada kita dan takkan pernah ada orang yang ak mengenal cinta.
meskipun cinta itu pe,bohong
satu cinta untuk mu dan takkan pernah melepasmu.
karena cinta ku untuk mu dan itu tetap untukmu.
kita mampu dan kita bisa memelihara cinta itu
mencoba tetap setia dan takkan pernag lagi ada kata lain selain
aku cinta kamu
dan
i love you
lebih menyakitkan lagi apabila kita hanya memenda

PAKET BELAJAR
MATA KULIAH : STATISTIK
KOMAK : KPD 122
SKS : 2 SKS
DESKRIPSI SINGKAT : Matakuliah ini merupakan matakuliah wajib bagi mahasiswa
PGSD, yang sangat menunjang sekali terhadap salah satu kompetensi “melaksanakan
penelitian”. Penyelenggaraan perkuliahan berorientasi untuk menambah wawasan
mahasiswa dalam bidang penelitian yaitu: prinsip-prinsip, metode dan prosedur yang perlu
ditempuh dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisaan bahan atau
keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan.
Oleh karena itu, akan diperkenalkan pemahaman terhadap; penyajian data; mencakup
pengertian statistik, peranan, dan bentuk-bentuk penyajian data; gejala pusat dan ukuran
letak meliputi rata-rata hitung, modus, median, dan persentil; ukuran simpangan ; berkaitan
dengan simpangan baku dan varians; jenis data (data nominal, ordinal, skala, dan ratio);
dan pengujian hipotesis mencakup pengertian, perumusan, dan pengujian hipotesis; uji
hubungan antara lain korelasi Karl Pearson, Spearman, korelasi point biserial, dan koefisien
kontingensi; uji beda meliputi uji dua rata-rata (uji dua pihak dan uji satu pihak); dan
diakhiri dengan penaksiran parameter yaitu menaksir rata-rata, simpangan baku, dan
menaksir ukuran sampel.
Ringkasan Materi :
1. Pengertian Satatistik
Statistik adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sekumpulan fakta, umumnya
berbentuk angka-angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau
menggambarkan suatu kumpulan data yang mempunyai arti.
Untuk memudahkan, berikut ini disampaikan beberapa contoh :
a. "Ada 60 % dari penduduk yang memerlukan air bersih, kata 60 % adalah statistik.
b. Statistik vital pragawati tersebut adalah 38 - 33 - 35, rangkaian angka-angka ini
disebut juga "statistik" karena mempunyai arti.
Sedangkan statistika menunjukkan suatu pengetahuan yang berhubungan dengan caracara
pengumpulan fakta, pengolahan, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan serta
pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada.
2. Peranan Statistik
Statistik berfungsi hanya sebagai alat bantu! Peranan statistik dalam penelitian tetap
diletakkan sebagai alat. Artinya, statistik bukan menjadi tujuan yang menentukan
komponen penelitian lain. Oleh sebab itu, yang berperan menentukan tetap masalah
yang dicari jawabannya dan tujuan penelitian itu sendiri.
Statistik dapat berguna dalam penyusunan model, perumusan hipotesis, pengembangan
alat pengambil data, penyusunan rancangan penelitian, penentuan sampel, dan analisis
data, yang kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga bermakna.
Hampir semua penelitian ilmiah dilakukan terhadap sampel kejadian, dan atas dasar
sampel itu ditarik suatu generalization. Suatu generalisasi pasti mengalami error;
disinilah salah satu tugas statistik bekerja atas dasar sampel bukan populasi. Dengan
demikian pengujian hipotesis dapat kita lakukan dengan teknik-teknik statistik.
Dari hasil analisis statistik yang diperoleh berdasarkan perhitungan yang berbentuk
angka-angka tersebut, sebenarnya belum mempunyai arti apa-apa tanpa dideskripsikan
dalam bentuk kalimat atau kata-kata di dalam penarikan kesimpulan. Jika tidak, maka
hasil analisis tersebut tidak akan bermakna dan hanya tinggal angka-angka yang tidak
"berbunyi".
3. Penyajian Data
Penyajian data statistik pada dasarnya dapat dibagi dalam bentuk :
Created by Eko Susanto
1. Tabel.
Penyajian dalam bentuk tabel terdiri atas bermacam-macam jenis, yakni tabel tunggal
(univariat), tabel silang (bivariat), maupun multivariat.
Contoh tabel tunggal, Data siswa kelas II dan III SD Labuan dalam bentuk frekuensi
dan porsentase
Tabel 1. BANYAK SISWA KELAS I – VI SD LABUAN
No. Variabel Frekuensi Persentase (%)
1 Kelas I 34 15,81
2 Kelas II 35 16,28
3 Kelas III 38 17,67
4 Kelas IV 35 16,28
5 Kelas V 37 17,21
6 Kelas VI 36 16,75
Jumlah 215 100,00
Contoh tabel silang (bivariat): Seorang guru melakukan penelitian mengenai pendapat
siswa tentang fungsi Usaha Kesehatan Sekolah. “pooling” ini dikaitkan dengan latar
belakang pendidikan orang tua siswa tersebut, hasil “poling” dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2. PENDAPAT SISWA TENTANG FUNGSI UKS SEKOLAH
BERDASARKAN STATUS SOSIAL EKONOMI ORANG TUA
STATUS SOSIAL
EKONOMI ORANG
TUA
NO KATEGORI
TINGGI RENDAH
JUMLAH
1 BAIK 13 15 38
2 CUKUP 18 25 43
3 KURANG 36 12 48
JUMLAH 67 52 129
Contoh tabel silang (multivariat): Hasil “pooling” pendapat siswa tentang fungsi Unit
Kesehatan Sekolah sekolah dasar berdasarkan status sosial ekonomi orang tua dan latar
belakang pendidikan pada SD Labuan.
Created by Eko Susanto
Tabel 3. PENDAPAT SISWA TENTANG FUNGSI UKS SEKOLAH
BERDASARKAN STATUS SOSIAL EKONOMI ORANG TUA DAN
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PADA SD LABUAN
STATUS SOSIAL EKONOMI ORANG TUA
TINGGI NO RENDAH
PENDAPAT
SD SMP SMA PT SD SMP SMA PT
JUM
LAH
1 BAIK 14 17 13 4 27 20 14 2 111
2 CUKUP 18 21 14 12 25 21 18 11 140
3 KURANG 6 14 21 26 18 15 8 3 111
JUMLAH 38 52 48 42 70 56 40 16 362

Sunday, December 20, 2009
Relevansi Platform Ekonomi Pancasila Menuju Penguatan Peran Ekonomi Rakyat
Pemilu 2004 sudah pasti akan diwarnai dengan ‘pertarungan politik’ antar parpol, sekaligus juga antar kandidat calon presiden, caleg, dan antar calon anggota DPD. Hasilnya bisa jadi kekuasaan tetap dipegang ‘pemimpin lama’, atau mungkin pula akan muncul penguasa-penguasa baru, partai baru, dan orang-orang yang baru pula. Lalu, akan berubahkah nasib ekonomi bangsa kita? Tidak dapat dipastikan, kecuali ada ‘janji-janji’ perubahan kebijakan ataupun program ekonomi yang lebih banyak bersifat parsial dan konvensional dari partai peserta pemilu. Saya setuju dengan Khudori (2004) bahwa momen Pemilu 2004 selayaknya bukan saja memungkinkan pergantian orang atau partai melainkan pergantian ideologi atau moral ekonomi yang mengarah pada ciri neoliberal-kapitalistik dewasa ini. Bukan berganti menjadi apa-apa, melainkan kembali ke ideologi atau moral ekonomi Pancasila, sebuah ideologi ekonomi yang ‘ke-Indonesia-an’.

Tulisan ini menjawab pragmatisme atau ketidaktahuan banyak orang sehingga mereka bertanya-tanya, relevankah Ekonomi Pancasila dalam memperkuat peranan ekonomi rakyat dan ekonomi nasional di era global (isme) kontemporer? Mereka skeptis, bukankah sistem ekonomi kita sudah mapan, makro-ekonomi sudah stabil dengan indikator rendahnya inflasi (dibawah 5%), stabilnya rupiah (Rp 8.500,-), menurunnya suku bunga (dibawah 10%). Lalu, apakah tidak mengada-ada bicara sistem ekonomi dari ideologi yang pernah ‘tercoreng’, dan tidak nampak wujudnya, tidak realistis, dan utopis? Mereka ini begitu yakin bahwa masalah ekonomi (krisis 97) adalah karena ‘salah urus’ dan bukannya ‘salah sistem’, apalagi dikait-kaitkan dengan ‘salah ideologi’ atau ‘salah teori’ ekonomi. Tidak dapat disangkal, KKN yang akut memberi sumbangan besar bagi keterpurukan ekonomi bangsa ini. Namun, krisis di Indonesia juga tidak terlepas dari berkembangnya paham kapitalisme disertai penerapan liberalisme ekonomi yang ‘kebablasan’. Akibatnya, kebijakan, program, dan kegiatan ekonomi banyak dipengaruhi paham (ideologi), moral, dan teori-teori kapitalisme-liberal.

Disinilah relevansi platform (istilah penulis) Ekonomi Pancasila, sebagai ‘media’ untuk mengenali (detector) bekerjanya paham dan moral ekonomi yang berciri neo-liberal kapitalistik di Indonesia. Profesor Mubyarto merumuskan Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang bermoral Pancasila, dengan lima platform sebagai manifestasi sila-sila Pancasila yaitu moral agama, moral kemerataan sosial, moral nasionalisme ekonomi, moral kerakyatan, dan moral keadilan sosial. Ekonomi Pancasila merupakan prinsip-prinsip moral (ideologi) ekonomi yang diderivasikan dari etika dan falsafah Pancasila. Oleh karena itu, selain berisi cita-cita visioner terwujudnya keadilan sosial, ia juga mengangkat realitas sosio-kultur ekonomi rakyat Indonesia, sekaligus ‘rambu-rambu’ yang bernilai sejarah untuk tidak terjerumus pada paham liberalisme dan kapitalisme. Gagasan Ekonomi Pancasila mulai dikembangkan Profesor Mubyarto sejak tahun 1981 dalam suatu polemik tentang sistem ekonomi nasional sampai saat ini. Inilah platform ekonomi yang lebih awal lahir daripada gagasan Amitai Etzioni tentang ‘ekonomi baru’ yang berdimensi moral dalam bukunya The Moral Dimension: Toward a Newf Economics, Free Press 1988). Penerapan platform Ekonomi Pancasila secara utuh (multi-sektoral) dan menyeluruh (nasional) menempatkan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi khas Indonesia yaitu Sistem Ekonomi Pancasila.

Lalu, apa bukti platform Ekonomi Pancasila relevan dengan kondisi sosial-ekonomi kita saat ini? Di tengah pesatnya perkembangan ilmu (ideologi) ekonomi global yang sudah semakin mengarah pada ‘keyakinan’ layaknya agama (Nelson, 2001), rasanya tidak sulit mengamati ekses dari kecenderungan global tersebut di Indonesia. Relevansi Ekonomi Pancasila dapat ‘dideteksi’ dari tiga kontek yang berkaitan yaitu cita-cita ideal pendiri bangsa, praktik ekonomi rakyat, dan praktek ekonomi aktual yang ‘menyimpang’ karena berwatak liberal, individualis, dan kapitalistik. Semua itu terangkum dalam kajian lima platform Ekonomi Pancasila yang bersifat holistik dan visio-revolusioner (Mubyarto, Ekonomi Pancasila, 2003).Kita mulai dari platform pertama Ekonomi Pancasila yaitu moral agama, yang mengandung prinsip “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral”. Pada awalnya founding fathers kita merumuskan ‘politik kemakmuran’, ‘keadilan sosial’, dan ‘pembangunan karakter’ (character building) bangsa yang dilandasi semangat penerapan ajaran moral dan agama. Itu berarti pembangunan ekonomi harus beriringan dengan pembangunan moral atau karakter bangsa, dan ditujukan untuk menjamin keadilan antar sesama makhluk ciptaan Allah, tidak sekedar pembangunan materiil semata. Inilah moral ekonomi rakyat yang tidak sekedar mencari untung, melainkan memperkuat silaturahmi, menegakkan hukum-hukum Allah (syari’ah), dan memperhatikan kepentingan sosial. Asalkan tidak malas untuk turun ke desa-desa atau ke pelaku ekonomi rakyat, tidak sulit untuk menemukan praktek ekonomi bermoral ini.

Relevansi platform Ekonomi Pancasila dalam hal ini dikuatkan akutnya perilaku ekonomi di Indonesia yang sama sekali mengabaikan moral, etika, bahkan agama. Lihat saja korupsi yang sudah membudaya dan melembaga karena tidak pernah diperhatikan secara serius, kecuali saat-saat terakhir menjelang Pemilu 2004 dengan pembentukan KPTPK. Ada lagi maraknya ‘penjarahan alam’ berupa penebangan hutan secara liar (llegal logging) yang terlalu lama ‘didiamkan’ sehingga berakibat banjir, tanah longsor, dan kekeringan di sebagian wilayah di Jawa, Sumatara, dan pulau lainnya. Yang masih panas-panasnya adalah maraknya ‘pornoaksi’ dangdut erotis lewat media TV yang memang ‘dibiarkan’ di alam kebebasan (liberalisme) saat ini. Tanpa peduli moral, agama, dan dampak sosial bagi masyarakat, para penyanyi, produser, perusahaan (iklan), dan stasiun TV, mengeruk ‘rente’ dari kegiatan ekonomi (bisnis) mereka. Masih ada juga penggusuran orang miskin, pengabaian nasib TKI, dan ribut-ribut soal ‘pesangon’ BPPN atau DPRD di berbagai tempat. Kondisi itu menegaskan perlunya ‘revolusi moral ekonomi’ menuju pengejawantahan platform Ekonomi Pancasila, yang bermoral dan tidak sekuler.

Platform kedua adalah “kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial”. Gagasan ini sudah lama tertuang dalam bagian penjelasan Pasal 33 UUD 45 yang sudah diamandemen dalam konsep ‘kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang’. Sampai saat ini masih sulit meyakini realisasi semangat tersebut karena setiap upaya ‘memakmurkan ekonomi’ ternyata yang lebih merasakan dampaknya tetap saja ‘orang besar’ baik pengusaha ataupun pejabat pemerintahan. Masih saja ketimpangan sosial-ekonomi susah untuk diperkecil. Di puncak piramida yang menguasai mayoritas kue nasional dihuni segelintir manusia. Sebaliknya, di dasar piramida yang kuenya kecil diperebutkan puluhan juta orang (Khudori, 2004).

Zakat yang sudah diformalkan (UU) dan pajak sebagai instrumen pemerataan ternyata belum mampu berbuat banyak, padahal potensi untuk itu sangat besar. Banyak orang yang memiliki kekayaan milyaran (termasuk calon-calon presiden kita, Tempo, 2004), namun banyak pula yang pendapatannya pas-pasan sekedar untuk bertahan hidup. Itulah kita, hidup di ‘negara kaya’ (SDA) yang ‘miskin’ (terlilit utang), tetapi masih mampu menampilkan gaya hidup mewah, eksklusif, dan glamour dari sebagian elit warganya. Lihatlah pesta-pesta bernilai ratusan juta semalam yang sering diadakan ‘selebriti’, termasuk juga acara-acara pejabat yang sering menyentak hati karena dipaksakan untuk tetap ada dan mewah. Dalam pada itu, kita masih saja berbicara pertumbuhan ekonomi mau 4%, 5%, atau 7%, tanpa berupaya keras memprioritaskan pemerataannya ataupun berusaha sedikit lebih ‘sederhana’ di tengah kemiskinan yang menjerat kurang lebih 36 juta rakyat Indonesia. Kita dapat belajar pada ekonomi rakyat kita, terutama di perdesaan, yang masih memegang prinsip kebersamaan dan solidaritas sosial-ekonomi dalam kegiatan mereka. Ekonomi Pancasila berfungsi sebagai platform ekonomi yang memperjuangkan pemerataan dan moral kemanusiaan melalui upaya-upaya ‘redistribusi pendapatan’.

Platform ketiga adalah “nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri”. Platform ini sejalan dengan konsep founding fathers kita, khususnya Bung Karno dan Bung Hatta, perihal ‘politik-ekonomi berdikari’ yang bersendikan usaha mandiri (self-help), percaya diri (self reliance), dan pilihan kebijakan luar negeri bebas-aktif. Kemandirian bukan saja menjadi cita-cita akhir pembangunan nasional, melainkan juga prinsip yang menjiwai setiap proses pembangunan itu sendiri. Ini mensyaratkan bahwa pembangunan ekonomi haruslah didasarkan pada kekuatan lokal dan nasional untuk tidak hanya mencapai ‘nilai tambah ekonomi’ melainkan juga ‘nilai tambah sosial-kultural’, yaitu peningkatan martabat dan kemandirian bangsa (Swasono, 2003). Oleh karena itu pokok perhatian seharusnya diberikan pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Ekonomi rakyatlah yang bersifat mandiri, tidak ‘menyusahkan’ atau ‘membebani’ ekonomi nasional di saat krisis, sehingga ‘daya tahan’ ekonomi mereka tidak perlu diragukan lagi.

Lalu, kenapa saat ini nasionalisme ekonomi seakan-akan telah dianggap tidak penting, tidak relevan, dan tidak perlu diperjuangkan? Lihat saja, petani dan peternsk kecil kita begitu ‘menjerit’ di saat ada impor beras, gula, dan paha ayam. Apa gunanya kampanye cinta produk dalam negeri bila pemihakan terhadap pelaku ekonomi rakyat sebagai produsen lokal masih setengah hati. Lagi pula, mengapa kita ragu untuk melakukan ‘proteksi’ terhadap petani kita di saat Amerika, Jepang, negara-negara Eropa memberikan perlindungan kepada petani-petani mereka. Lebih lanjut, justru investasi (asing) dan privatisasi BUMN yang saat ini begitu dipercaya sebagai ‘dewa’ pertumbuhan ekonomi dengan melupakan begitu saja sifat pemodal besar untuk mencari tempat yang menguntungkan bagi investasi mereka. Dengan begitu pelarian modal (capital flight) atau relokasi industri adalah wajar bagi mereka, dan memang tidak ada kamus ‘nasionalisme ekonomi’ atau ‘nasionalisme modal’ dalam istilah mereka. Ada kesan kuat bahwa interaksi yang timpang (sub-ordinatif) dengan lembaga asing seperti IMF dan CGI (terkait dengan jebakan utang) telah ‘mengaburkan’ pentingnya kemandirian ekonomi bangsa yang ditopang oleh semangat nasionalisme ekonomi.

Platform keempat adalah “demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat”. Prinsip ini dijiwai oleh semangat Pasal 33 UUD 1945 yang kini sudah berganti menjadi UUD 2002 (amandemen keempat). Perubahan ini telah menghilangkan seluruh penjelasan UUD 1945 termasuk penjelasan Pasal 33 yang berisikan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan landasan konstitusional koperasi. Oleh karena itu, upaya penegakan demokrasi ekonomi nampaknya berhadapan dengan upaya-upaya untuk memperjuangkan pasar bebas, yang menjadi senjata penganut paham liberalisme dan kapitalisme. Isu-isu yang kemudian dicuatkan diantaranya adalah privatisasi BUMN dan liberalisasi impor.

Pemilu 2004 setidaknya merupakan manifestasi demokrasi politik, namun bagaimana dengan manifestasi demokrasi ekonominya? Penghapusan ‘koperasi’ dari penjelasan UUD 45 dan memasukkan ideologi ‘persaingan’ dan ‘pasar bebas’ dalam pasal 33 merupakan runtutan dari kebijakan privatisasi BUMN yang ditentang banyak kalangan. Beralihnya pemilikan BUMN ke investor swasta melalui privatisasi dikhawatirkan justru memperpuruk kesejahteraan ekonomi rakyat (Baswir, 2001). Kita patut prihatin jika aset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak terus ‘diobral’ ke pemodal besar apalagi pemodal asing (kasus Indosat). Jika dasar dan pengertian demokrasi ekonomi (dalam penjelasan Pasal 33 ) sudah ‘dihapuskan’, maka dengan platform Ekonomi Pancasila kita berusaha keras untuk mengembalikan hakekat demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi kerakyatan dengan ciri ‘produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat’.

Platform kelima (terakhir) adalah “keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan keadilan sosial juga mencakup keadilan antar wilayah (daerah), yang memungkinkan seluruh wilayah di Indonesia berkembang sesuai potensi masing-masing. Oleh karena itu pengalaman pahit sentralisasi politik-ekonomi era Orde Baru dapat kita jadikan pelajaran untuk menyusun strategi pembangunan nasional. Inilah substansi Negara Kesatuan yang tidak membiarkan terjadinya ketimpangan sosial-ekonomi antardaerah melalui pemusatan aktivias ekonomi oleh pemerintah pusat, dan di pusat pemerintahan. Paradigma yang kemudian dibangun adalah pembangunan Indonesia, bukannya pembangunan di Indonesia seperti yang dilakukan Orde Baru dengan paham developmentalism yang netral visi dan misi (Swasono, 2003).

Meskipun otonomi daerah telah mendorong kemandirian dan kreativitas Pemda dalam membangun wilayah mereka, namun masih saja mereka merasa kesulitan untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Langkah yang lazim diambil adalah optimalisasi PAD melalui pemberlakuan Perda-Perda yang justru kadang ‘bertentangan’ dengan peraturan di atasnya seperti halnya hasil kajian Depdagri menunjukkan ada sekitar 7000 perda yang dinilai tidak layak diterapkan (Sunarsip, 2004). Keadaan ini dimungkinkan karena masih juga terjadi ketimpangan antarwilayah, antara pusat dan daerah di Indonesia. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimaksudkan untuk mengoreksi sentralisasi ekonomi dan pemerintahan praktis tidak mengubah sedikitpun perimbangan penerimaan negara di Indonesia. Pusat tetap memungut 95 persen, sedangkan PAD seluruh daerah di Indonesia tetap hanya 5 persen. Otonomi hanya mengubah sedikit sisi belanja. Sebelum otonomi pusat membelanjakan 78 persen, kini pusat membelanjakan 70 persen (Khudori, 2004).

Demikian, momentum Pemilu dan Sidang Umum 2004 merupakan saat yang tepat untuk mengoreksi kekeliruan sistem dan paham ekonomi kita, untuk kemudian merombaknya dengan kembali ke Sistem Ekonomi Pancasila. Gagasan para pendiri bangsa kita yang sejalan dengan praktek ekonomi rakyat dan menentang keras praktek ekonomi yang neo-liberal-kapitalistik kiranya menyadarkan kita akan perlunya perombakan sistem ekonomi tersebut. Inilah relevansi lima platform Ekonomi Pancasila yang dapat menjadi panduan (guidance) bagi pergantian sistem dan ideologi ekonomi menjadi ekonomi yang lebih bermoral, berkerakyatan, dan berciri ‘ke-Indonesia-an’, sehingga lebih menjamin upaya pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertanyaannya, sadarkah para capres, caleg, dan calon pejabat pemerintahan lainnya akan kebutuhan adanya platform ekonomi yang khas Indonesia ini? Seandainya mereka (dan partainya) memiliki platform ekonomi tersendiri, kiranya dapat diperdebatkan dengan platform Ekonomi Pancasila. Bangsa kita benar-benar membutuhkan platform ekonomi yang utuh, komprehensif, bernilai historis, dan visio-revolusioner. Bukannya platform ekonomi yang konvensional, parsial, dan ‘eksklusif’ dari bidang bidang lain seperti politik, budaya, dan hukum. Seruan memberantas korupsi atau ‘anti politisi busuk’ saja belum cukup tanpa disertai reformasi (revolusi?) ideologi dan moral ekonomi liberal-kapitalistik yang menumbuhsuburkan praktek korupsi dan kejahatan ekonomi (economic crime) lain di Indonesia. Apakah Pemilu dan Sidang Umum 2004 akan mampu menjawab kebutuhan ini?

Oleh: Awan Santosa, SE -- Asisten Peneliti pada Pusat Studi Ekonomi Pancasil (PUSTEP) UGM.

Sumber: http://www.ekonomirakyat.org/edisi_21/artikel_4.htm
Posted by Admin at 1:26 AM 0 comments
Labels: Ekonomi
CGI, IMF, dan Sistem Ekonomi Pancasila
Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan. Sebagaimana teori ekonomi Neoklasik yang dibangun atas dasar faham liberal dengan mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar (Mubyarto, 2002: 68), SEP juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nlai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia.

Dengan demikian dalam merumuskan SEP ini perlu dicari sumber-sumber yang menjadi “acuan tindak” dari masyarakat, yang antara lain bisa terefleksi dalam beragam peribahasa (pepatah) yang sarat dengan nilai-nilai dan pesan moral kehidupan di segala bidang, disamping dari kesenian (wayang, tari-tarian, lagu), petatah-petitih, ataupun dongeng. Peribahasa mengandung beragam makna, bisa berupa peringatan, prinsip dan sikap hidup, ajaran, nilai-nilai, ataupun etika, yang semuanya mengandung makna atau ajaran dan nilai yang disepakati masyarakat. Misalnya saja beberapa peribahasa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kita adalah: “Berakit-rakit kehulu berenang-renang ketepian – Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian” (ajaran untuk bekerja keras). Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing (ajaran tentang kebersamaan, pemerataan, dan keadilan), Kalah jadi abu, menang jadi arang (peringatan untuk hindari konflik), Ketika ada sama dimakan, waktu tak ada sama ditahan (sikap hidup yang berorientasi pada keadilan), Ada udang dibalik batu (ajaran untuk tidak bermaksud buruk), Air beriak tanda tak dalam (perilaku-ajaran). Atau peribahasa Barat, yang sesuai dengan nilai yang dianutnya, “A golden key open every door” (Dengan uang segala kesulitan dapat diatasi!).

Pandangan tentang utang

Jika dalam berperilaku ekonomi kita menggali dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita sendiri, maka sebenarnya sudah banyak peringatan untuk sejauh mungkin mengindari utang, atau tidak berutang secara berlebihan dan diluar kemampuan untuk membayar kembali. Oleh karena itu, mentalitas pengutang yang ditunjukkan oleh pemerintah, yang menggantungkan pada pinjaman luar negeri untuk mendukung anggaran pemerintah, merupakan penyimpangan sikap hidup dan nilai-nilai serta ajaran ekonomi yang mengakar dalam masyarakat. Pandangan hidup ekonomi ini bisa dilihat dari beragam pepatah (peribahasa), yang mengingatkan untuk berhati-hati dalam berutang.

Ajaran tentang utang-piutang dalam peribahasa ini, misalnya, mengatakan “Utang melilit pinggang” atau “Utang sebanyak gulu” yang mengandung nilai untuk tidak berlebihan dalam berutang. Pepatah lain “Besar pasak dari pada tiang” merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan ekonomi masyarakat untuk hidup sesuai dengan kemampuannya dan tidak bersifat hedonistik, mengajarkan untuk tidak memaksakan diri dalam berkonsumsi jika itu pada akhirnya memberatkan. Hidup harus sesuai dengan batas-batas yang dimilikinya, dan tidak tergantung pada orang lain (kemandirian dan nasionalisme) Sebagai suatu norma (elemen dari sistem), “ajaran” yang terkandung dalam pepatah itu diakui sebagai kebenaran oleh masyarakat Indonesia. Ini tidak berarti bahwa utang itu tidak dibolehkan sama sekali, melainkan mengingatkan bahwa dalam berutang perlu dilihat kemampuan untuk membayar kembali, dan pengeluaran harus dikendalikan.

Dengan dasar falsafah hidup yang terkandung dalam peribahasa yang menjadi norma ekonomi tersebut dapat dinilai sejauh mana utang-utang luar negeri yang dibuat oleh masyarakat Indonesia (pemerintah dan swasta) saat ini sesuai dengan norma ekonomi kita. Nilai utang luar negeri yang totalnya mencapai US$141 milyar (lebih separo adalah utang pemerintah), jika dilihat dengan berbagai indikator makro yang ada, sudah menggambarkan penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar dari perilaku yang sejalan dengan sistem ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan melihat Debt-service ratio (DSR) atau Debt to GDP ratio (DGR) tergambar bahwa utang ini sudah melampaui kemampuan kita untuk membayar kembali. Misalnya, “konvensi” ahli ekonomi yang moderat, menyatakan bahwa DSR ini maksimal 25%. Namun DSR Indonesia saat ini sudah sekitar 50%.

Utang pemerintah ini dibuat bukan saja ketika Indonesia menghadapi masa sulit, melainkan juga ketika kita sedang “banjir uang dari minyak” (oil boom) di tahun 1970-an dan awal 1980-an. Pada waktu itu yang dilakukan pemerintah bukan menyimpan atau menabung sebagian dana minyak tersebut, sebagaimana yang dilakukan Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya, yang menyimpan dan menginvestasikan dananya di negara-negara Barat. Indonesia sebaliknya malah meningkatkan pinjamannya kepada IGGI (yang tahun 1992 berubah menjadi CGI) dengan “jaminan” penerimaan minyak yang besar. Akibatnya, ketika utang sudah mulai jatuh tempo, nila tukar rupiah merosot, dan penerimaan minyak semakin terbatas, Indonesia menghadapi kesulitan membayar kembali utangnya. Kita tejebak dalam fenomena “Gali lubang, tutup lubang”. Di samping itu, ketergantungan pada negara lain menjadi tinggi, dan kedaulatan ekonomi pun “tersandera” pada lembaga-lembaga keuangan internasonal.

Peringatan untuk menggali nilai-nilai SEP

Langkah pemerintah tersebut telah menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang mengingatkan dan mengajarkan untuk “Sedia payung sebelum hujan” atau “Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya”. Ketika terjadi oil boom, pemerintah seperti terlena dan lupa daratan. Kita lupa bahwa cadangan minyak kita terbatas, harga minyak berfluktuasi, dan ketergantungan penerimaan dari satu komoditi sangat membahayakan perekonomian. Ini sebagai akibat perilaku yang ingin cepat enak, cepat kaya. Padahal sikap demikian merupakan perilaku keliru, yang dalam pepatah lama sudah diingatkan “Baru hendak bertunas sudah dipetik, lama-lama matilah pokoknya” (Baru beruang sedikit sudah boros, akhirnya sengsara). Akibatnya, perekonomian dilanda krisis mendalam, khususnya sektor modern yang akhirnya berdampak pada sektor lainnya.

Kasus terbelenggunya kita pada utang, dan juga terperosoknya Indonesia dalam krisis ekonomi yang terjadi sekarang, merupakan “peringatan” kepada bangsa kita untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yakni nilai-nilai sistem Ekonomi Pancasila, dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi bangsa ini. Adalah menjadi tanggung jawab kita semua, terutama kalangan cerdik pandai, untuk melakukan kajian-kajian empirik dalam merumuskan nilai-nilai yang membentuk perilaku ekonomi orang Indonesia.

Bagaimanakah selanjutnya kita menyikapi utang luar negeri ini, yang diberikan oleh negara-negara dan lembaga internasional anggota CGI? Sikap pemerintah yang mulai “menurunkan” besaran komitmen utang luar negeri yang dibuat sudah merupakan kebijakan yang tepat, walaupun nilai penurunannya masih relatif kecil yang hanya “mengimbangi” nilai bunga dan cicilan utang yang dijadwalkan kembali. Untuk mengurangi ketergantungan dan beban generasi masa akan datang, sudah selayaknya ada penjadwalan yang jelas tentang kapan kita harus berhenti berutang. Pemerintah sebaiknya mengoptimalkan komitmen pinjaman yang sudah dibuat sebelumnya, yang sampai saat ini banyak yang belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Misalnya tahun lalu, sekitar 25% komitmen pinjaman dari CGI tidak bisa ditarik, baik karena ketidaksiapan program yang didanai maupun karena counterpart fund yang tidak memadai. Akibatnya Indonesia harus membayar commitment fee yang besarnya 0,75% dari nilai pinjaman yang tidak ditarik tersebut.

Pemutusan Kontrak dengan IMF

Dalam kaitan dengan IMF, juga mendesak bagi pemerintah untuk segera menghentikan kontrak dngan lembaga internasional tersebut, walaupun sebenarnya juga sudah terlambat. “Jeratan” IMF pada kendali kebijakan perekonomian Indonesia, sehingga menurunkan kedaulatan nasional ekonomi kita, sudah berjalan sangat lama dengan hasil yang minimal, menelan biaya sosial-ekonomi yang mahal. Tetangga kita yang sama-sama mengalami krisis, Korea Selatan dan Thailand, hanya kurang dari dua tahun sudah melepaskan diri dari IMF. Bahkan, Malaysia pada awal krisis secara tegas menolak untuk dibantu IMF. Mereka tidak ingin dibantu atau berlama-lama berada di “tangan” IMF, karena tak ingin kedaulatan ekonominya dikendalikan lembaga internasional tersebut. Mereka tak ingin nasionalisme ekonominya “digadaikan” dengan hasil yang belum jelas. Sayangnya Indonesia, yang dalam sistem ekonominya yang ber-Pancasila mensyaratkan nasionalisme ekonomi, justru terjebak dalam tangan IMF, dan ternyata juga gagal memulihkan ekonomi nasional.

Jika kita mengatakan IMF gagal membantu pemulihan ekonomi Indonesia, ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Karena sejauh ini peran IMF dengan filosofi yang dipegangnya tak selalu cocok untuk negara berkembang. Kebijakan-kebijakan IMF yang meliberalkan perekonomian dengan membuka pasar barang dan modal seluas-luasnya, sistem kurs bebas, mengetatkan APBN, menjual BUMN, dan membatasi intervensi pemerintah, tidak jarang justru bersifat kontra produktif bagi perbaikan ekonomi negara berkembang. Tak kurang dari Joseph E. Stiglitz, ekonom dunia terkemuka peraih nobel tahun 2001, menohok IMF yang dikatakannya dengan ahli ekonom “kelas tiga” ingin mengatur negara-negara yang sangat komplek permasalahan ekonominya. Hasilnya, menurut Stiglitz dalam “Globalization and Its Discontents” , justru mendorong penyebaran resesi ekonomi dari satu negara ke negara lain, menyulitkan kaum miskin karena IMF sangat berorientasi pada kepentingan elit para kreditor, menimbulkan pengangguran, dan sebagainya.

Kritik Stiglitz pada IMF tersebut tampak jelas dalam ekonomi Indonesia saat ini. Sebagai syarat bantuan IMF (yang pada awalnya saja ada 130 prasyarat), anggaran diketatkan dan defisit ditekan yang akhirnya menuai kelambanan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran, penjualan BUMN secara obral dan jatuh ke tangan asing, hapusnya segala bentuk subsidi dalam tempo singkat dengan konsekuensi merosotnya daya beli masyarakat, terus meningkatnya penduduk miskin, dan sebagainya. Kita terpaksa mengikuti pandangan IMF karena itulah syarat dari pinjaman yang diberikan. Namun demikian harus diakui IMF cukup membantu mengatasi persoalan jangka pendek, seperti gejolak nilai tukar rupiah. Dalam hal ini, dana dan figur IMF cukup membantu mengatasi gejolak kurs dan mempersuasi pelaku ekonomi untuk tetap berusaha di tanah air.

Oleh karena itu, bagaimanapun juga mundurnya IMF kelak tetap perlu disikapi dan diwaspadai kemungkinan dampak negatif yang muncul. Birokrasi ekonomi kita selama lima tahun didukung secara ketat oleh IMF dan kemudian dilepas, sehingga yang terjadi bagaikan “anak yang ditinggal pergi” orang tuanya. Akibatnya mengalami shock karena kehilangan penuntun dan belum siap mandiri. Ini pula yang bisa terjadi dengan penyusun dan pelaksana kebijakan ekonomi nasional. Namun demikian inilah proses pendewasaan yang harus dihadapi perencana dan pelaksana kebijakan ekonomi Indonesia. Karenanya aspek-aspek makro ekonomi seperti berkaitan dengan efisiensi pemanfatan utang luar negeri, masuknya modal asing, peningkatan ekspor, pengendalian impor, penghematan anggaran khususnya yang menggunakan devisa, dan mencegah terjadinya capital outflow. Kebijakan yang berkaitan dengan mengundang masuk dana dari luar negeri dan menghemat keluarnya devisa merupakan langkah yang diharapkan bisa mengkompensasi dana yang tak lagi mengucur dari IMF.

Oleh: Drs. Edy Suandi Hamid, MEc. -- Staf Pengajar FE Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Staf Peneliti Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM

Sumber: http://www.ekonomirakyat.org/edisi_16/artikel_4.htm
Posted by Admin at 1:26 AM 0 comments
Labels: Ekonomi
Prospek Bisnis UKM dalam Era Perdagangan Bebas dan Otonomi Daerah
ABSTRAKSI

Usaha kecil menengah telah terbukti mampu hidup dan berkembang di dalam badai krisis selama lebih dari enam tahun, keberadaannya telah dapat memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar hampir 60%, penyerapan tenaga kerja sebesar 88,7% dari seluruh angkatan kerja di Indonesia dan kontribusi UKM terhadap ekspor tahun 1997 sebesar 7,5% (BPS tahun 2000). Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan otonomisasi daerah maka pengembangan UKM diarahkan pada : (1). Pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif bagi UKM; (2). Pengembangan lembaga-lembaga financial yang dapat memberikan akses terhadap sumber modal yang transparan dan lebih murah; (3). Memberikan jasa layanan pengembangan bisnis non finansial kepada UKM yang lebih efektif; dan (4). Pembentukan aliansi strategis antara UKM dan UKM lainnya atau dengan usaha besar di Indonesia atau di luar negeri. Berkembang atau matinya usaha kecil menengah dalam era perdagangan bebas tergantung dari kemampuan bersaing dan peningkatan efisiensi serta membentuk jaringan bisnis dengan lembaga lainnya.

Krisis ekonomi kini sudah berusia lebih dari enam tahun. Namun tanda-tanda pemulihan yang diharapkan agaknya masih berjalan sangat lambat dan terseok-seok, walaupun nilai tukar rupiah semakin menguat dan kondisi sosial-politik nasional sudah semakin membaik. Pemulihan ekonomi yang berjalan lambat ini ditunjukkan antara lain dari masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan serta "mandegnya" perkembangan kegiatan usaha berskala besar baik PMA maupun PMDN. Secara detail angka-angka perkembangan indikator makro ekonomi yang belum menjanjikan dapat kita lihat pada laporan yang dikeluarkan, baik oleh Badan Pusat Statistik maupun dalam literatur-literatur ekonomi lainnnya (misalnya, Prema Chandra Athukorola, Bulletin Of Indonesian Economic Studies, Agustus 2002; Badan Pusat Statistik, 2002 dan 2003). Mesin pemulihan ekonomi selama ini masih sangat tergantung pada besaran tingkat konsumsi semata, dan sedikit didorong oleh kegiatan investasi portofolio dan ekspor.

Ditengah pemulihan ekonomi yang masih lambat ini, perekonomian nasional dihantui pula dengan ambisi nasional untuk melakukan otonomi daerah dan desentralisasi. Selain itu, adanya komitment nasional untuk melaksanakan perdagangan bebas multilateral (WTO), regional (AFTA), kerjasama informal APEC, dan bahkan ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2020 merupakan tambahan pekerjaan rumah yang harus pula disikapi secara serius. Dalam hal otonomi daerah dan desentralisasi, berbagai persoalan masih semrawut. Ini terjadi karena disatu pihak ada pihak-pihak tertentu yang tetap berkeinginan untuk melakukan otonomi daerah dan desentralisasi sesuai dengan UU no. 22/1999 dan UU no. 25/1999, sedangkan di pihak lain banyak yang menuntut revisi alas kedua undang-undang tersebut. Tarik menarik ini selanjutnya menimbulkan berbagai ketidakpastian, sehingga banyak daerah menetapkan berbagai peraturan baru khususnya yang berkaitan dengan pajak daerah, lisensi dan pungutan lainnya. Diperkirakan lebih dari 1000 peraturan yang berkaitan dengan pajak dan pungutan lainnya telah dikeluarkan daerah-daerah sejak diundangkannya pelaksanaan desentralisasi (Jakarta Post, 6 Mei 2002). Peraturan-peraturan ini telah menghasilkan beban berat bagi pelaksanaan kegiatan usaha di daerah (Firdausy, 2002; Ilyas Saad, 2002).

Dalam situasi dan kondisi ekonomi yang belum kondusif ini, pengembangan kegiatan usaha kecil dan menengah (selanjutnya disebut UKM) dianggap sebagai satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Argumentasi ekonomi dibelakang ini yakni karena UKM merupakan kegiatan usaha dominan yang dimiliki bangsa ini. Selain itu pengembangan kegiatan UKM relatif tidak memerlukan kapital yang besar dan dalam periode krisis selama ini UKM relatif Utahan banting", terutama UKM yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertanian. Depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika telah menyebabkan UKM dalam sektor pertanian dapat mengeruk keuntungan yang relatif besar. Sebaliknya, UKM yang tergantung pada input import mengalami keterpurukan dengan adanya gejolak depresiasi rupiah ini.

Tulisan singkat ini bertujuan untuk mediskusikan prospek bisnis UKM dalam era perdagangan bebas dan otonomi daerah. Untuk membahas topik ini, berikut akan diuraikan potensi dan kontribusi UKM terhadap perekonomian nasional sebagai latar belakang analisis. Kemudian, didiskusikan upaya apa yang harus dilakukan dalam pengembangan UKM khususnya di daerah dalam menghadapi perdagangan bebas dan otonomi daerah.



Potensi dan Kontribusi UKM terhadap Perekonomian

Usaha kecil dan menengah (UKM) memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha (establishment) maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS dan Kantor Menteri Negara untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menegkop & UKM), usaha-usaha kecil termasuk usaha-usaha rumah tangga atau mikro (yaitu usaha dengan jumlah total penjualan (turn over) setahun yang kurang dari Rp. 1 milyar), pada tahun 2000 meliputi 99,9 persen dari total usaha-usaha yang bergerak di Indonesia. Sedangkan usaha-usaha menengah (yaitu usaha-usaha dengan total penjualan tahunan yang berkisar antara Rp. 1 Milyar dan Rp. 50 Milyar) meliputi hanya 0,14 persen dari jumlah total usaha. Dengan demikian, potensi UKM sebagai keseluruhan meliputi 99,9 per sen dari jumlah total usaha yang bergerak di Indonesia.

Besarnya peran UKM ini mengindikasikan bahwa UKM merupakan sektor usaha dominan dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan BPS (2000), pad a tahun 1999 usaha-usaha kecil (termasuk usaha rumah tangga) mempekerjakan 88,7 persen dari seluruh angkatan kerja Indonesia., sedangkan usaha menengah mempekerjakan sebanyak 10,7 persen. Ini berarti bahwa UKM mempekerjakan sebanyak 99,4 persen dari seluruh angkatan kerja Indonesia. Disamping ini nilai tambah bruto total yang dihasilkan usaha-usaha kecil secara keseluruhan meliputi 41,9 per sen dari Produk Domestik Bruto (POB) Indonesia pad a tahun 1999, sedangkan usaha-usaha menengah secara keseluruhan menghasilkan 17,5 persen dari POB (Iihat juga Thee Kian Wie, 2001). Dengan demikian, nilai tambah bruto total yang dihasilkan UKM secara keseluruhan hampir sebesar 60 persen dari POB (TabeI1).

Tabel1. Jumlah tenaga kerja dan kontribusi UKM pada PDB, 1999




Usaha Kecil

(termasuk mikro)


Usaha

Menengah


Usaha Kecil

Dan Menengah


Usaha

Besar


Total

Jumlah Usaha


36.761.689

(99.85%)


51.889

(0.14%)


36.813.588

(99.99%)


1831

(0.01%)


36.816.409

(100.0%)



Dr. Carunia Mulya Firdausy, MA., APU. Ahli Peneliti Utama bidang Ekonomi -Lembaga Ilmu Pengtahuan Indonesia, e-mail address: firdausy@cbn.net.id

Sumber: http://www.smecda.com/deputi7/file_infokop/edisi%2023/CARUNYA%20MULYA.8.htm
Posted by Admin at 1:25 AM 0 comments
Labels: Ekonomi
Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika: Pendekatan Moneter 1987.2 - 1999.1
I. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Kompleksitas sistem pembayaran dalam perdagangan internasional semakin bertambah tinggi dalam kondisi perekonomian global seperti yang berkembang akhir-akhir ini. Hal tersebut terjadi akibat semakin besarnya volume dan keanekaragaman barang dan jasa yang akan diperdagangkan di negara lain. Oleh karena itu upaya untuk meraih manfaat dari globalisasi ekonomi harus didahului upaya untuk menentukan kurs valuta asing pada tingkat yang menguntungkan. Penentuan kurs valuta asing menjadi pertimbangan penting bagi negara yang terlibat dalam perdagangan internasional karena kurs valuta asing berpengaruh besar terhadap biaya dan manfaat dalam perdagangan internasional.

Posisi penting kurs valuta asing dalam perdagangan internasional mengakibatkan berbagai konsep yang berkaitan dengan kurs valuta asing mengalami perkembangan dalam upaya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Konsep-konsep yang berkaitan dengan penentuan kurs valuta asing mulai mendapat perhatian besar dari ahli ekonomi terutama sejak kelahiran kurs mengambang pada tahun 1973. Sejak saat itu kurs valuta asing dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi variabel-variabel yang mempengaruhinya.

Konsep penentuan kurs diawali dengan konsep Purchasing Power Parity(PPP), kemudian berkembang konsep dengan pendekatan neraca pembayaran ( balance of payment theory ). Perkembangan konsep penentuan kurs valuta asing selanjutnya adalah pendekatan moneter (monetary approach) . Pendekatan moneter menekankan bahwa kurs valuta asing sebagai harga relatif dari dua jenis mata uang, ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Pendekatan moneter mempunyai dua anggapan pokok , yaitu berlakunya teori paritas daya beli dan adanya teori permintaan uang yang stabil dari sejumlah variabel ekonomi agregate. Hal tersebut berarti model pendekatan moneter terhadap kurs valuta asingdapat ditentukan dengan mengembangkan model permintaan uang dan model paritas daya beli.

Di Indonesia , ada tiga sistem yang digunakan dalam kebijakan nilai tukar rupiah sejak tahun 1971 hingga sekarang. Antara tahun 1971 hingga 1978 dianut sistem tukar tetap ( fixed exchange rate) dimana nilai rupiah secara langsung dikaitkan dengan dollar Amerika Serikat ( USD). Sejak 15 November 1978 sistem nilai tukar diubah menjadi mengambang terkendali ( managed floating exchange rate) dimana nilai rupiah tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan USD, namun terhadap sekeranjang valuta partner dagang utama. Maksud dari sistem nilai tukar tersebut adalah bahwa meskipun diarahkan ke sistem nilai tukar mengambang namun tetap menitikberatkan unsur pengendalian. Kemudian terjadi perubahan mendasar dalam kebijakan mengambang terkendali terjadi pada tanggal 14 Agustus 1997, dimana jika sebelumnya Bank Indonesia menggunakan band sebagai guidance atas pergerakan nilai tukar maka sejak saat itu tidak ada lagi band sebagai acuan nilai tukar. Namun demikian cukup sulit menjawab apakah nilai tukar rupiah sepenuhnya dilepas ke pasar ( free floating) atau masih akan dilakukan intervensi oleh Bank Indonesia. Dengan mengamati segala dampak dari sistem free floating serta dikaitkan dengan kondisi/struktur perekonomian Indonesia selama ini nampaknya purely free floating sulit untuk dilakukan. Kemungkinannya adalah Bank Indonesia akan tetap mempertahankan managed floating dengan melakukan intervensi secara berkala, selektif , dan pada timing yang tepat.

Dengan melemahnya nilai tukar mata uang Indonesia menandakan lemahnya kondisi untuk melakukan transaksi luar negeri baik itu untuk ekspor-impor maupun hutang luar negeri. Terdepresiasinya mata uang Indonesia menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi goyah dan dilanda krisis ekonomi dan krisis kepercayaan terhadap mata uang domestik.

Pembicaraan mengenai penentuan kurs valuta asing sekarang ini semakin banyak diperdebatkan. Jika dilihat dari sudut pandang pendekatan moneter, para ekonom pada umumnya melihat kurs valuta asing dipengaruhi oleh variabel fundamental ekonomi , antara lain jumlah uang beredar, tingkat output riil dan tingkat suku bunga ( Mac Donald daan Taylor, 1992,4) .Sementara itu Tucker etal (1991) menambahkan variabel inflasi dalam model tersebut. Selain itu ada pula ekonom yang mempertimbangkan asa pasar ( market sentiment) sebagai faktor yang menentukan tinggi rendahnya kurs valuta asing. Pendekatan moneter merupakan pengembangan konsep paritas daya beli dan teori kuantitas uang. Pendekatan ini menekankan bahwa ketidakseimbangan kurs valuta asing terjadi karena ketidakseimbangan di sektor moneter yaitu terjadinya perbedaan antara permintaan uang dengan penawaran uang ( jumlah uang beredar) ( Mussa, 1976,47)

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurs adalah pendekatan moneter. Dengan pendekatan moneter maka diteliti pengaruh variabel jumlah uang beredar dalam arti luas, tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, dan variabel perubahan harga. Selain itu dengan mempertimbangkan pelepasan band intervensi oleh Bank Indonesia, sehingga menyebabkan kurs menjadi free floating ,maka dipakai variable dummy untuk mengetahui pengaruh pelepasan band intervensi terhadap kurs.

Dipakainya dollar Amerika sebagai pembanding, karena dollar Amerika merupakan mata uang yang kuat dan Amerika merupakan partner dagang yang dominan di Indonesia.

message

Tak mgkin

oleh Zednaandez Trytobefaithful Neverchangesalwaysloveyou pada 15 Oktober 2009 jam 3:25

Smp hr tak brapi? Ya,smp angin pgi mgkrstal n b'hmburn dr sbtg phon rnggas.Smp swra t'tdgr b'debum lg. Y,bgt prlu lg mmjmkn mata.

smp yg prnh bergerit dikasur. T'lg mnmpel dlangit2 kplaku.Smp k2 bola mtamu kabur' sayapmu lepas n kw mlesat ke ruh itu.

love

Love
where are u?
I come for u..
Love
don't run, please,,
im understand if love we catch tight it would die,but if we catch it not so tight it would run away..
It is what make meeting n it also make parting. . . .

renungan

Laut dapat dibalik menjadi bertumpahan. Langit dapat dibelah dan benda-benda langit berjatuhan dr alam semesta jagad raya. Tuhan telah menunjukan kebesarannya. Matahari diprediksi akan menjadi dua. Apa masih belum menakutkan ketika kita sudah mendekati kiamat. Apa hati kita belum terketuk dg adanya kejadian alam seperti ini.
Kita hanya bisa berdoa dan berdoa. Mendekatkan diri kpd sang pencipta. Kita lindungi bersama bumi ini.. Aku mohon dengan sangat. Kita jaga dan kita cintai bumi ini. Jangan siksa bumi ini.

curhat

Terimakasih ya Robbi
berkah ramadhan ini aku telah menemukan.
Seseorang yg bisa membuatku nyaman. Membuatku dapat tersenyum kembali. Meskipun aku sudah mengorbankan seseorang yg juga aku cintai.
Thanks God.
Thanks to all.
You do give me guardian angel in my heart..
Im very happy. I like it...
I feel. Extra ordinary. Very very beautiful...

renungan

Laut dapat dibalik menjadi bertumpahan. Langit dapat dibelah dan benda-benda langit berjatuhan dr alam semesta jagad raya. Tuhan telah menunjukan kebesarannya. Matahari diprediksi akan menjadi dua. Apa masih belum menakutkan ketika kita sudah mendekati kiamat. Apa hati kita belum terketuk dg adanya kejadian alam seperti ini.
Kita hanya bisa berdoa ...

I am me ... and I do not want to be someone else .. I want to be myself .. and I do not want to be the one to bother others