Presiden: Proses Transisi Keketuaan ASEAN Harus Mulus

Cipanas, Cianjur, ASEAN Community   Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar proses transisi Ketua ASEAN dari Indonesia kepada Kamboja pada Januari 2012 mendatang bisa berjalan dengan baik.

Presiden saat membuka rapat terbatas di Istana Cipanas, Rabu (23/11) malam, mengatakan, para menteri terkait diharapkan dapat berkomunikasi dengan mitranya dari negara ASEAN lainnya, khususnya Kamboja, dalam pelaksanaan realisasi sejumlah kesepakatan tersebut.
"Dengan demikian akan mengalir dengan baik maka lengkaplah sudah, paripurna sudah, berhasil kepemimpinan kita menjadi Ketua ASEAN selama 2011," katanya.
Kepala Negara mencontohkan, penyelesaian masalah perbatasan antara Kamboja dan Thailand, PM Hunsen meminta Indonesia menjadi penengah dan tetap menugaskan perwira militernya sebagai pengamat.
"Demikian juga dengan PM Yingluck, menyambut baik peran Indonesia, oleh karena itu keputusan International Court Justice, ada dorongan dari DK PBB pada kerangka ASEAN tolong ditindaklanjuti," tegasnya.
Presiden mengatakan, semua hal tersebut hendaknya disampaikan pada Kamboja yang akan memimpin ASEAN pada 2012 sehingga apa yang telah berjalan bisa dilanjutkan.
"Satu bulan ini apa yang kita belum limpahkan maka kita limpahkan. Meski mulai 1 Januari 2012 sudah diserahkan pada Kamboja, mari kita bantu penuh karena dalam teori troika, kita ketua sebelumnya wajib membantu Kamboja supaya mereka sukses," katanya.
Selain masalah perbatasan antara Thailand dan Kamboja, Presiden Yudhoyono juga mengatakan ada isu lain yang dibicarakan dalam KTT di Bali yang berlangsung pekan lalu antara lain mengenai Laut China Selatan. Presiden menilai dengan niat baik dan keinginan yang tulus maka semua permasalahan bisa diselesaikan.
"Yang lainnya saya kira, banyak isu sensitif terutama katakanlah Tiongkok dengan Amerika Serikat. Dengan ASEAN yang memiliki klaim dengan wilayah Laut China selatan, maka kita semua berangkat dari `good will` dari `common interest` dan berlanjut pada KTT-KTT mendatang. Apa yang masih menjadi kewajiban kita, kita tuntaskan pada akhir 2011," kata Kepala Negara. (Info Publik/Ant/toeb)



http://www.aseancommunityindonesia.org/component/content/article/633-presiden-proses-transisi-keketuaan-asean-harus-mulus.html

Nusa Dua - Gelaran KTT ASEAN 2011 di Nusa Dua menghasilkan Bali Declaration on ASEAN

 Community in a Global Gommunity of Nations. Semangat dari deklarasi yang kemudian disebut sebagai Bali Concord III tersebut adalah memastikan partisipasi dan kontribusi aktif ASEAN mengatasi berbagai permasalahan fundamental global dewasa ini.

Penandatanganan dokumen Bali Concord III dilakukan oleh para pemimpin ASEAN di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Kamis (17/11/2011) petang.

Sepuluh orang pemimpin ASEAN secara serempak menandatangani masing-masing dokumen deklarasi yang memetakan jalan ke depan bagi interaksi komunitas ASEAN dengan komunitas global.

"Ini sejalan dengan tradisi ASEAN selama ini yang selalu membuka diri terhadap dunia luar, seperti melalui mekanisme dialog ASEAN dengan mitra wicaranya, dan forum strategis seperti ARF," ujar Presiden SBY saat membuka KTT ASEAN pagi ini.

Acara yang berlangsung cukup singkat ini dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan pembentukan pusat koordinasi bantuan kemanusiaan dan menajemen penanganan bencana alam atau lembaga ASEAN Humanitarian Assistanace (AHA) Center. Penandatanganan dilakukan oleh para menteri luar negeri ASEAN dan kemudian diserahkan oleh Menlu Marty Natalegawa kepada Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan.

Sepanjang perjalanannya, ASEAN sebelumnya telah menghasilkan dua deklarsi yang dikenal dengan Bali Concord I pada 1976 dan Bali Condord II pada 2003. Bali Concord I adalah Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang mengatur pola perilaku antarnegara anggota untuk mengedepankan cara-cara damai selesaikan sengketa di antara mereka, bukan menggunakan aksi kekerasan.

Pada 2003 dilahirkannya Bali Concord II yang merupakan kesepakatan ASEAN membangun komunitas berdasarkan ilar politik dan keamanan, pilar ekonomi dan pilar sosial budaya. Berdasarkan deklarasi tersebut dihasilkan ASEAN Charter yang mengukuhkan ASEAN sebagai rule-based organization dan cikal bakal bagi pembentukan Komunitas ASEAN.

(lh/lrn)



http://www.detiknews.com/read/2011/11/17/165144/1769604/10/ktt-asean-2011-hasilkan-bali-concord-iii

KTT Asia Timur 6 diharapkan untuk mengadopsi Prinsip Bali dan Konektivitas

Nusa Dua, Komunitas ASEAN-Timur 6 Asia Summit (EAS) akan diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 19 November 2011. KTT akan dipimpin oleh H.E. Dr Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, sebagai Ketua ASEAN dan dihadiri oleh Kepala Negara / Pemerintah negara-negara ASEAN, Australia, Cina, India, Jepang, Korsel, dan Amerika Serikat. Selain itu, KTT juga akan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Selandia Baru dan Federasi Rusia untuk mewakili masing-masing pemimpin. Sekretaris Jenderal ASEAN juga akan hadir di KTT.

 Timur 6 Asia Summit (EAS) akan terdiri dari dua sesi: pleno dan mundur, dan akan membahas tentang isu-isu yang luas dan strategis berbagai keprihatinan umum di tingkat regional dan internasional, dengan tujuan untuk mempromosikan dan mempertahankan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut . Selanjutnya, KTT diperkirakan akan membahas tentang cara-cara untuk meningkatkan dan memperkuat kerjasama dalam lima bidang prioritas EAS yaitu keuangan, energi, pendidikan, penyakit menular, dan manajemen bencana.

Pada KTT, para pemimpin diharapkan untuk mengadopsi dua dokumen deklarasi sebagai hasil dari 6 East Asia Summit (EAS), yaitu (1) Deklarasi EAS pada Prinsip-Prinsip Hubungan yang Saling Menguntungkan, dan (2) Deklarasi Timur 6 KTT Asia Konektivitas ASEAN. Deklarasi pertama berisi norma-norma dasar dan prinsip-prinsip umum yang diambil dari berbagai dokumen dasar sebelumnya termasuk Piagam PBB, TAC dan pengaturan lainnya antara negara-negara peserta EAS, yang akan berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan EAS negara-negara yang berpartisipasi untuk memajukan dan menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di wilayah tersebut.

Deklarasi kedua mencakup konektivitas sebagai salah satu wilayah kunci kerjasama dari KTT Asia Timur selain lima prioritas yang ada. Deklarasi ini akan antar lain dukungan dan memfasilitasi kerjasama lebih lanjut antara ASEAN dan EAS negara lainnya yang berpartisipasi dalam pengembangan inisiatif Konektivitas, dari kemitraan publik-swasta daerah (PPP) agenda pembangunan dan mempromosikan keterlibatan yang lebih besar dan kerja sama pada orang-ke-orang konektivitas. (Genk)

http://www.aseancommunityindonesia.org/component/content/article/50-asean-news/631-6th-east-asia-summit-expected-to-adopt-bali-principle-and-connectivity.html

KTT Asia Timur 6 diharapkan untuk mengadopsi Prinsip Bali dan Konektivitas

Nusa Dua, Komunitas ASEAN-Timur 6 Asia Summit (EAS) akan diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 19 November 2011. KTT akan dipimpin oleh H.E. Dr Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, sebagai Ketua ASEAN dan dihadiri oleh Kepala Negara / Pemerintah negara-negara ASEAN, Australia, Cina, India, Jepang, Korsel, dan Amerika Serikat. Selain itu, KTT juga akan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Selandia Baru dan Federasi Rusia untuk mewakili masing-masing pemimpin. Sekretaris Jenderal ASEAN juga akan hadir di KTT.

 Timur 6 Asia Summit (EAS) akan terdiri dari dua sesi: pleno dan mundur, dan akan membahas tentang isu-isu yang luas dan strategis berbagai keprihatinan umum di tingkat regional dan internasional, dengan tujuan untuk mempromosikan dan mempertahankan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut . Selanjutnya, KTT diperkirakan akan membahas tentang cara-cara untuk meningkatkan dan memperkuat kerjasama dalam lima bidang prioritas EAS yaitu keuangan, energi, pendidikan, penyakit menular, dan manajemen bencana.

Pada KTT, para pemimpin diharapkan untuk mengadopsi dua dokumen deklarasi sebagai hasil dari 6 East Asia Summit (EAS), yaitu (1) Deklarasi EAS pada Prinsip-Prinsip Hubungan yang Saling Menguntungkan, dan (2) Deklarasi Timur 6 KTT Asia Konektivitas ASEAN. Deklarasi pertama berisi norma-norma dasar dan prinsip-prinsip umum yang diambil dari berbagai dokumen dasar sebelumnya termasuk Piagam PBB, TAC dan pengaturan lainnya antara negara-negara peserta EAS, yang akan berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan EAS negara-negara yang berpartisipasi untuk memajukan dan menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di wilayah tersebut.

Deklarasi kedua mencakup konektivitas sebagai salah satu wilayah kunci kerjasama dari KTT Asia Timur selain lima prioritas yang ada. Deklarasi ini akan antar lain dukungan dan memfasilitasi kerjasama lebih lanjut antara ASEAN dan EAS negara lainnya yang berpartisipasi dalam pengembangan inisiatif Konektivitas, dari kemitraan publik-swasta daerah (PPP) agenda pembangunan dan mempromosikan keterlibatan yang lebih besar dan kerja sama pada orang-ke-orang konektivitas. (Genk)

http://www.aseancommunityindonesia.org/component/content/article/50-asean-news/631-6th-east-asia-summit-expected-to-adopt-bali-principle-and-connectivity.html

KTT ASEAN 19 Hasilkan Bali Concord III

Kamis, 17 November 2011 18:33 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,NUSA DUA -- Sepuluh kepala negara dan pemerintahan yang tergabung dalam ASEAN telah menandatangani Bali Concord III, yang menjadi capaian utama dalam KTT ASEAN ke-19 di Nusa Dua, Bali, Kamis (17/11) petang tadi. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mendeskripsikan, proses pertemuan berlangsung sukses.

"Pembahasan sangat positif, lugas, dan interaksi yang sangat baik. Cara kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono memungkinkan suasana berlangsung interaktif," ujar Marty dalam jumpa pers yang digelar setelah penutupan KTT ASEAN ke-19.

Dalam Bali Concord III, Marty menjabarkan secara umum, berisikan sejumlah kesepakatan terkait pembentukan Masyarakat ASEAN dengan tiga pilar utama: politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. Selain itu juga menyangkut masalah ASEAN Connectivity dan Piagam ASEAN.

"Termasuk peranan ASEAN di kancah global dan perkembangan internasional dan kawasan," imbuh Marty. Selain menyetujui Myanmar menjadi Ketua ASEAN 2014, pertemuan ini juga mempertimbangkan keinginan Timor Leste untuk bergabung menjadi anggota ASEAN.

"Penandatanganan Bali Concord III, akan mulai menggulirkan peran ASEAN di tingkat global. Juga akan ada langkah yang lebih konkrit adar ASEAN lebih menyatu dalam menghadapi masalah global." Marty menyebutkan bahwa SBY secara langsung akan menggelar jumpa pers untuk menjelaskan lebih jauh hasil yang dicapai dalam pertemuan puncak kali ini.
Redaktur: taufik rachman
Reporter: Ditto Pappilanda

KTT ASEAN +3 Bahas Pelaksanaan Kerjasama Hingga 2017

Nusa Dua, ASEAN Community -  Para pemimpin negara anggota ASEAN menghadiri KTT ke-14 ASEAN+3 yang melibatkan China, Jepang, dan Korea Selatan. KTT ke-14 ASEAN+3 membahas pendalaman kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan perdamaian kawasan. Selain itu, juga dibahas kemajuan dari pelaksanan rencana kerja sama ASEAN+3 hingga 2017.

Rangkaian pertemuan diawali peresmikan ASEAN-China Center yang menandai peringatan 20 tahun hubungan ASEAN dan China. Berdasarkan keterangan pers dari Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, Jumat (18/11), ASEAN-CHINA Center dibentuk untuk mendukung kerja sama kedua pihak dalam bidang perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan.
Para pemimpin negara ASEAN juga menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Wen Jiabao dalam KTT ke-14 ASEAN-China. Dalam pertemuan itu akan dibahas upaya China dan ASEAN dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan, termasuk di wilayah Laut China Selatan
Selain itu, akan dibahas arah kerja sama dialog ASEAN-China, termasuk kemajuan dari pelaksanaan rencana aksi pernyataan bersama tentang kerja sama kedua pihak pada 2011-2015. Disamping dimulainya rangkaian pertemuan ASEAN dengan para mitranya di kawasan Asia Timur dan Pasifik, yaitu dengan China, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.
Pertemuan para pemimpin negara ASEAN dengan tiga mitranya di kawasan Asia Timur itu juga akan ditandai dengan peresmian Macroeconomic Research office (AMRO), penandatanganan perjanjian ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), dan peluncuran ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre).
Sedangkan pada KTT ke-14 ASEAN-Jepang akan dibahas kerja sama untuk keterhubungan ASEAN, peningkatan ekonomi dan perdagangan, serta upaya memperkecil kesenjangan pembangunan di antara negara-negara ASEAN. Selain itu, kedua pihak juga akan memberikan perhatian khusus pada peningkatan kerja sama dalam manajemen penanganan bencana alam dan mengatasi kejahatan transnasional.
Pertemuan para pemimpin ASEAN dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihiko Noda itu juga akan mengadopsi pernyataan bersama untuk mempercepat kerja sama strategis ASEAN-Jepang dalam bentuk rencana aksi periode 2011-2015.
Sedangkan dalam pertemuan para pemimpin negara anggota ASEAN dengan Presiden Korea Selatan Lee Myung-Bak pada KTT ke-14 ASEAN-Korea Selatan akan dibahas kerja sama dalam bidang keterhubungan ASEAN, pertumbuhan ekonomi yang berbasis lingkungan, masalah perdagangan, dan juga pengurangan kesenjangan pembangunan di antarnegara anggota ASEAN.
Pembahasan khusus akan dilakukan oleh kedua pihak meliputi peningkatan kerja sama bidang pertanian yang meliputi pengolahan, penyimpanan, dan distribusi pangan seperti yang diatur dalam ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement (APTERR).
Untuk pertemuan ke-3 para pemimpin negara anggota ASEAN dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, akan dibahas upaya peningkatan kerja sama ASEAN-AS pada tingkat strategis termasuk pembentukan ASEAN-US Eminent Person Group. Kedua pihak dalam pertemuan itu akan fokus pada perkembangan reformasi politik di Myanmar serta Kawasan Bebas Nuklir ASEAN, serta kerja sama memberantas terorisme.
Selain itu, juga akan dibahas upaya pemulihan ekonomi global, ketahanan pangan dan energi, dan juga pencapaian tujuan pembangunan milenium, serta upaya pengurangan kesenjangan di antara negara-negara anggota ASEAN.(MC ASEAN/ismadi/dry)


http://www.aseancommunityindonesia.org/component/content/article/50-asean-news/627-ktt-asean-3-bahas-pelaksanaan-kerjasama-hingga-2017.html

Indonesia Menjadi Tuan Rumah KTT ASEAN 2011

KTT ASEAN ke-16 di Hanoi, Vietnam yang berakhir pada sore ini, 9/4, telah membahas 10 isu penting yang menjadi perhatian semua Pemimpin ASEAN. Salah satu hal yang dibahas adalah tuan rumah KTT ASEAN pada 2011. Atas kesepakatan semua Pemimpin ASEAN, khususnya  Brunai Darussalam, Indonesia disetujui untuk menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada 2011, menggantikan Brunai Darussalam.
Sembilan isu lainnya yang dibahas adalah kemajuan pelaksanaan persiapan menuju Komunitas ASEAN 2015; Keterhubungan Kerja Sama ASEAN; Penghormatan HAM; Kejahatan Lintas Batas Nasional; KTT G-20; Pemilu Myanmar; Arsitektur Baru Kawasan; Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan; dan Perubuhan Iklim.
Demikian dikemukakan oleh Presiden SBY saat memberikan keterangan pers dihadapkan para wartawan nasional di Hanoi, Jumat, 9/4,16.00 wib, menyusul berakhirnya KTT ASEAN ke-16. Presiden saat memberikan keterangan pers didampingi oleh Menko Polhukam, Menseskab, Menlu, Menperin, Mendag, Dubes RI, dan anggota Delri lainnya.
Mengenai Komunitas ASEAN, SBY mengemukakan bahwa Indonesia berupaya meyakinkan kepada para Pemimpin ASEAN lainnya agar ketiga pilar dibangun secara paralel dan seimbang sehingga benar-benar mencerminkan keutuhan masyarakat ASEAN. Perlu diingat kembali bahwa tujuan dibentuknya ASEAN pada 1967 adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tengara yang damai dan stabil sehingga negara-negara di kawasan bisa membangun menuju masyarakat yang semakin sejahtera karena saat itu di kawasan ini penuh dengan konflik antar negara.
Terbentuknya ASEAN berbeda dengan terbentuknya Uni Eropa yang berawal dari Masyarakat Eropa. Uni Eropa awalnya menekankan pada aspek ekonomi, namun dalam perjalanannya mencakup kerja sama yang lebih luas. Sedangkan ASEAN dibangun dengan tujuan mewujudkan keamanan dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, Indonesia akan memastikan bahwa ketiga pilar Komunitas ASEAN itu berjalan secara paralel dan berimbang.
Isu kedua adalah mengenai Keterhubungan Regional. Indonesia memandang keterhubungan sangat penting untuk memastikan kerja sama ekonomi dapat berjalan dengan baik karena Indonesia menjadi bagian dari pembangunan keterhubungan regional ini.
Untuk itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan keterhubungan secara domestik berjalan dengan baik agar tidak menimbulkan jurang yang dalam jika dihubungkan dengan kerja sama regional. Oleh karena itu, Indonesia akan membangun infrastruktur yang diperlukan seperti jalan, transportasi, IT dan lainnya agar pembangunan ekonomi terus tumbuh dan lebih efisien.
Persoalan HAM menjadi isu ketiga yang dibahas. Sejak adanya Piagam ASEAN dan Komisi HAM pada tingkat ASEAN, Indonesia terus mendorong dan aktif mengambil bagian agar Komisi HAM berjalan secara efektif. Indonesia menginginkan agar agenda Komisi HAM tidak saja mengenai pemajuan HAM, tetapi juga perlindungan terhadap HAM. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa HAM benar-benar dilindungi sehingga dapat dirasakan oleh Masyarakat ASEAN dan bagi pembangunan HAM di masing-masing negara anggota ASEAN.
Kejahatan Lintas Batas Nasional merupakan isu keempat yang diketengahkan oleh Indonesia. Indonesia mengusulkan agar ASEAN dapat lebih efektif lagi dalam menangani kejahatan lintas batas nasional, seperti penyelundupan manusia, narkoba, migran gelap, terorisme dan berbagai bentuk kejahatan lintas batas lainnya. Indonesia juga memanfaatkan KTT untuk berbagi informasi bahwa kejahatan masih mempunyai ruang bergerak yang leluasa di kawasan ini. Oleh karena itu, Indonesia menginginkan kerja sama yang utuh, efektif dan terus-menerus, seperti pertukaran inteligen dan kepolisian dan kerja sama penegakan hukum perlu lebih dikedepankan di masa mendatang.   
Isu kelima mengenai G-20. Dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri yang kemudian diangkat pada tingkat Pemimpin, ada keinginan yang kuat dari Pemimpin ASEAN sekarang (Vietnam) maupun negara anggota ASEAN lainnya agar Ketua ASEAN bisa ikut hadir dalam pertemuan-pertemuan puncak G-20. Pada 2010, akan ada dua pertemuan puncak G-20, yakni di Kanda pada Juni dan September atau Oktober di Korea Selatan.
Terhadap harapan para Pemimpin ASEAN tersebut, Indonesia menyambut baik dan akan mendukung keinginan tersebut agar Ketua ASEAN benar-benar bisa ikut dalam pertemuan-pertemuan puncak G-20. Bahkan, menurut SBY, sebelum ada permintaan tersebut Indonesia telah memperjuangkan secara langsung maupun tidak langsung agar Ketua ASEAN dan Sekretariat ASEAN bisa diikutkan dalam pertemuan puncak G-20.
Indonesia, tegas SBY, akan secara khusus menulis surat kepada tuan rumah G-20 tahun 2010, yakni Pemerintah Kanada dan Pemerintah Korea Selatan agar Ketua ASEAN benar-benar bisa ikut dalam KTT G-20 mendatang.
KTT ASEAN ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk menjelaskan kepada para Pemimpin ASEAN mengapa Indonesia bisa masuk dan menjadi anggota tetap G-20 agar tidak menimbulkan salah pengertian. 

G-20 dibentuk menyusul terjadi krisis Asia pada 1998. Awalnya memang pada tingkat menteri, yakni tingkat Menteri Keuangan. Dalam perkembangannya, pada 2008 menjadi Forum yang dihadiri oleh para Pemimpin. Oleh karenanya ada yang mengatakan bahwa G-20 merupakan perluasan dari G-8 atau G-8 plus. Indonesia pernah juga diundang dalam G-8 plus di Hokaido, Jepang.
Oleh karena itu, ketika kemudian ditingkatkan menjadi tingkat Pemimpin, maka Indonesia tetap menjadi anggota G-20.
Indonesia menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia pada G-20 bukan mewakili ASEAN dan bukan juga merasa mendapat mandat dari ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN harus dihadiri oleh Ketua ASEAN. Meskipun demikian, Indonesia tetap memperjuangkan sejak KTT G-20 pertama di Washington, KTT kedua di London dan ketiga di Pirthburg. Pandangan-pandangan Indonesia pada G-20 tentu mencerminkan aspirasi ASEAN, termasuk aspirasi dan kepentingan-kepentingan negara berkembang yang lain.
Indonesia berharap, bagaimanapun Ketua ASEAN harus bisa hadir dalam pertemuan-pertemuan puncak G-20.
Isu keenam yang dibahas menyangkut Myanmar. Para Pemimpin ASEAN membahas mengenai perkembangan Myanmar setelah Perdana Menteri Myanmar menjelaskan perkembangan terakhir di negaranya dan kesiapan Myanmar menyelenggarakan pemilihan umum pada 2010.
Posisi Indonesia, sama dengan pandangan para Pemimpin ASEAN lainnya, dan bahkan sangat jelas, bahwa pemilihan umum di Myanmar harus berjalan secara kredibel, inklusif dengan melibatkan semua pihak, transparan, dan harus sesuai dengan norma dan kaidah sebuah pemilu yang demokratis.
Indonesia menggaris bawahi mengenai pentingnya Pemerintah Myanmar menyelenggarakan pemilihan umum seperti itu. Pandangan dan pendirian Indonesia itu juga telah dikemukakan kepada pemimpin negara-negara lain saat dimintai pandangannya mengenai Myanmar.
Pandangan Indonesia dalam berbagai forum terbatas, menjadi masukan yang berharga bagi pihak Amerika Serikat maupun Eropa. Indonesia berpendapat, lebih baik mendorong, mendukung dan membantu Myanmar untuk memastikan proses demokratisasinya berjalan dengan baik, daripada pendekatannya menghukum Myanmar, apalagi dengan embargo dan sanksi karena kebijakan itu bisa kontra produktif.   
Yang dimaksudkan oleh Indonesia agar mendukung dan memastikan proses demokratisasi itu berjalan dengan baik adalah dengan cara meminta secara langsung maupun tidak langsung kepada Myanmar agar langkah-langkah dalam demokratisasi dan pemilihan umum bisa dilaksanakan seperti yang dijanjikan oleh Pemerintah Myanmar. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa dunia percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Pemerintah Myanmar dengan transparansi yang setinggi tingginya.
Indonesia berpendapat, demokratisasi sesuatu yang penting di Myanmar, tanpa mengabaikan permasalahan domestiknya, seperti keutuhan wilayah teritorialnya maupun persatuan nasionalnya. Oleh karena itu, Indonesia berpendapat, seraya mendorong Myanmar untuk bisa menyelenggarakan pemilu secara demokratis, tetapi juga ikut memastikan agar demokratisasi dan perubahan politik yang dijalankan tetap dapat menjaga keutuhan nasionalnya dan tidak menimbulkan permasalahan baru yang tentunya tidak diharapkan oleh rakyat Myanmar.
Indonesia juga memanfaatkan kesempatan pada KTT ASEAN ini untuk menyampaikan pandangan dan harapan Indonesia kepada Perdana Menteri Myanmar. Indonesia benar-benar berharap agar apa yang dijanjikan oleh Pemerintah Myanmar benar-benar bisa diwujudkan.
Isu ketujuh adalah mengenai arsitektur kawasan. Dalam pertemuan puncak dua tahun terakhir mengemuka mengenai perlunya membentuk arsitektur baru kawasan. PM Australia memunculkan gagasan membentuk Komunitas Asia Pasifik. PM Jepang menyampaikan gagasannya mengenai Komunitas Asia Timur. Tiongkok lebih menyukai format ASEAN + 3.
Terhadap gagasan di atas, telah diadakan diskusi pada tingkat Menteri Luar Negeri dan dalam KTT ASEAN ini para Pemimpin ASEAN juga mengagendakannya dengan cukup serius.
Pandangan Indonesia sebagian sejalan dengan pandangan pemimpin yang lain,  sebagian tidak muncul dan Indonesia menyampaikan dalam kesempatan ini, yakni ASEAN tidak boleh reaktif terhadap pikiran-pikiran itu. ASEAN harus punya visi dan posisi terhadap berbagai gagasan itu. Dengan visi dan posisi ini, justru ASEAN tidak reaktif, tetapi proaktif untuk memikirkan arsitektur yang paling tepat untuk kawasan ini di masa mendatang.
Indonesia mengingatkan agar sebelum ASEAN memikirkan bangun dari kerja sama kawasan ini (arsitektur regional), ASEAN perlu memahami perkembangan dunia pada abad ke-21 ini.
Berkaitan dengan hal itu, Indonesia mengemukakan dua hal. Pertama, bahwa pasca krisis perekonomian global terjadi realitas baru bahwa Asia kini menjadi pilar penting dalam perekonomian global. Arsitektur baru harus berangkat dari kecenderungan itu. Yang kedua, dunia kembali memiliki hubungan yang bersifat multipolar dengan sejumlah isu-isu global termasuk perubahan iklim.
Dengan memahami perkembangan dunia saat ini, Indonesia menyampaikan pendapat pada KTT ASEAN ini bahwa mengenai perlunya memikirkan apa yang bisa disumbangkan oleh ASEAN untuk dunia sebelum memikirkan arsitektur yang baru. 

Indonesia berpendapat, bahwa jika ASEAN tetap bisa menampilkan wajah yang tetap stabil, aman dan damai maka hal itu sudah merupakan sumbangan bagi perdamaian dan keamanan dunia.
Jika ASEAN juga bisa menunjukkan perekonomian di kawasan tetap tumbuh positif, termasuk yang dialami oleh Indonesia, sementara banyak negara di kawasan lain mengalami krisis,  maka hal ini juga merupakan sumbangan bagi perkembangan perekonomian dunia di masa mendatang. Keberhasilan ASEAN membangun keharmonisan di kawasan juga bisa menjadi contoh dan sumbangan yang baik bagi dunia.
Kalau hal itu bisa diwujudkan dan dipertahankan, maka kerja sama ASEAN bisa dijadikan model dan kawasan ini bisa menjadi “building block” bagi pembangunan kawasan yang lebih luas lagi.
Dengan pendekatan dan pintu masuk seperti itu, Indonesia berpendapat arsitektur kawasan yang baru haruslah berangkat dari format kerangka yang telah dimiliki oleh ASEN. ASEAN atau ASEAN plus, ASEAN Regional Forum, APEC, East Asia Summit harus memainkan peran sentral sehingga terjadi keberlanjutan, tidak terputus sama sekali dengan apa yang telah dijalankan oleh ASEAN.
Yang kedua adalah bahwa arsitektur baru harus bisa menjaga senetralitas ASEAN agar keberhasilan ASEAN untuk membangun yang lebih luas di kawasan ini tetap bisa dilanjutkan dan tidak digantikan oleh kekuatan yang lain.
Dengan pendekatan itu, para Pemimpin ASEAN dalam KTT memikirkan perluasan format ASEAN Plus. Misalnya dari ASEAN +3 menjadi ASEAN + 6 atau ASEAN + 8 atau perluasan Forum Asia Timur untuk diterimanya Rusia dan Amerika Serikat menjadi ASEAN + 8.
Para Pemimpin ASEAN berpandangan bahwa hal ini masih perlu dibicarakan dan dimatangkan pada tingkat menteri sehingga perluasan arsitektur yang melibatkan Amerika Serikat dan Rusia tetap sejalan dengan garis dan pikiran-pikiran ASEAN.
Yang jelas, Indonesia menolak adanya dominasi kekuatan tertentu di kawasan ini, hegemoni kekuatan tertentu di kawasan ini. Yang kita perlukan adalah keseimbangan baru di kawasan ini, saling menghormati dan ASEAN tetap mempunyai peran yang signifikan. Bagi Indonesia, di atas segalanya, status quo bukanlah sebuah pilihan. ASEAN harus adaptif dan visioner, dan harus berangkat dari konsep dan pikiran yang jelas seperti yang selama ini dianut oleh ASEAN.
Isu yang kedelapan adalah pemulihan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.
Ekonomi global telah mulai pulih dari krisis yang terjadi pada 2008 dan 2009. G-20 saat ini sedang memikirkan “exit strategy”, kapan dan bagaimana caranya. Karena kalau terus menganut “counter cyclical economy,” kebijakan stimulus, menerima defisit dari anggaran masing-masing negara, tentu kebijakan ini tidak sehat kalau terjadi secara berkepanjangan. Oleh karena itu diperlukan pengakhiran yang tepat seraya memastikan bahwa pemulihan yang berkelanjutan ini betul-betul berhasil.
Berkaitan dengan hal ini, ASEAN sendiri sesungguhnya cukup berhasil dalam memulihkan perekonomian regionalnya. Oleh karena itu, perlu terus didorong dan ditumbuhkan seraya mewujudkan Komunitas Ekonomi ASEAN.
Pelajaran dari krisis yang berkaitan dengan hal di atas, pemulihan ekonomi dunia dan pembangunan yang berkelanjutan, memerlukan konsep baru dalam pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, berimbang, inklusif dan berkelanjutan.
Pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan “green economy, green development” yang menjadi ciri pembangunan pada abad ke-21 ini.
Pelajaran yang lain adalah sistem keuangan dunia betul-betul harus aman dan sehat. Tanpa sistem keuangan yang sehat dan aman maka kita akan terus dibayang-bayangi oleh krisis yang akan kembali terjadi.
Oleh karena itu, semua yang dilakukan pada tingkat ASEAN, harus berkaitan dengan apa yang dilakukan di tingkat G-20 atau G-8 atau dunia yang lebih luas lagi.
Indonesia mengingatkan, manakala krisis telah betul-betul berakhir, pemulihan ekonomi terjadi pastilah terjadi peningkatan permintaan pangan dan energi. Oleh karena itu, Indonesia menyampaikan dalam forum ini agar ASEAN terus berjuang dan ikut memperkuat agar keamanan pangan  dan keamanan energi  bisa dijaga, baik pada tingkat global, regional dan nasional.
Isu yang kesembilan adalah perubahan iklim. Semua mengatakan pertemuan Copenhagen tidak sukses. Semua berharap ada kemajuan. Dan Konferensi PBB di Meksiko diharapkan menghasilkan sesuatu yang lebih konklusif.
Tetapi bagi Indonesia, selama empat tahun terakhir ikut merumuskan kerja sama global mengenai perubahan iklim. Pertama karena Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi PBB tentang perubahan iklim pada 2007 di Bali, tetapi sebelumnya dan setelah itu Indonesia dilibatkan dan terus aktif bersama PBB dan negara-negara tertentu untuk menjadi pelopor untuk mencari format yang paling baik dalam kerja sama global menghadapi perubahan iklim.
Indonesia berpandangan bahwa sesungguhnya ada kemajuan sejak pertemuan di New York, pertemuan di Bali, dan pertemuan di Copenhagen, meskipun belum optimal.
Kunci optimalisasi adalah adanya pendanaan, terjadinya berbagi teknologi, dan pengembangan kapasitas manakala negara maju tidak agresif mengurangi emisi karbonnya.
Di dalam KTT ASEAN, Indonesia juga mengemukakan bahwa di Copenhagen ada kebuntuan karena masih ada yang harus dirapikan. Sebagai contoh, negara berkembang harus terus berjuang agar negara maju berbuat sebanyak mungkin. Tatapi manakala ada pendanaan dan berbagai teknologi, maka negara berkembang juga harus mempunyai rencana aksinya dan apa yang dilakukan juga harus bisa dimonitor.
Indonesia seraya berjuang agar negara maju betul-betul membantu lebih besar lagi, Indonesia juga mempunyai rencana aksi dan target, dan Indonesia bersedia dipantau manakala bantuan dana itu mengalir. Hal itu harus berlaku bagi negara yang dibantu dan negara yang akan membantu, bisa dipantau apa yang dijanjikannya. Jadi apa yang dijanjikan betul-betul bisa diwujudkan.
Berkaitan itu, ASEAN juga punya konsep ASEAN bersih atau ASEAN Hijau pada 2015. ASEAN ingin mewujudkan ini dan Indonesia menyampaikan pada KTT, bahwa karena intervensi Indonesia di Copenhagen, dalam “Copenhagen Accord” ada pasal tentang hutan. Semula hanya mengatur kewajiban negara yang punya hutan untuk memelihara hutannya, mencegah penggundulan hutan dan melakukan penghutanan kembali, tetapi tidak ada insentif bagi negara-negara yang punya hutan agar bisa melaksanakan pengelolaan hutannya seperti yang diharapkan.
Ke depan, Indonesia akan terus berjuang agar aspek menjadi bagian dari pengelolaan lingkungan kelautan karena Indonesia menjadi pemrakarsanya dengan melibatkan enam negara.
Semua hal di atas harus menjadi perhatian masyarakat dunia dan menjadi bagian penting dalam penggantian Protokol Kyoto yang akan berakhir masa berlakunya.
Isu yang terakhir, kesepuluh adalah bahwa Keketuaan Indonesia untuk ASEAN jatuh pada 2013. Pada tahun yang sama Indonesia juga akan menjadi tuan rumah APEC. Jika pada tahun yang sama ada tiga KTT, maka hal ini terlalu berat bagi Indonesia.  KTT pertama dan kedua ASEAN dan Asia Timur, dan ketiga KTT APEC.
Oleh karena itu, Indonesia mengajukan permohonan kepada Brunai Darussalam kiranya mau bertukar waktu karena Kamboja tidak memungkinkan untuk melakukan pertukaran waktu karena ada pemilihan umum pada 2012.
Semua Pemimpin ASEAN menyetujui Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada 2011 dan pada 2013 Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC.  (Sumber KBRI Hanoi).

Dari Kuta Menuju Komunitas ASEAN

Pantai Kuta, sebagai salah satu ikon wisata Pulau Dewata, menyimpan potensi tersendiri bagi terwujudnya Komunitas ASEAN 2015. Sejumlah pedagang di kawasan tersebut memiliki ikatan tersendiri dengan para wisatawan yang berasal dari sekitaran kawasan ASEAN

Gebyar perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi ke-19 Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di kawasan Nusa Dua, nyaris tak berpengaruh langsung bagi masyarakat di kawasan Pantai Kuta. Tidak pula bagi wisatawan mancanegaranya.

Sejumlah wisatawan asing dari beberapa negara Eropa, enggan memberikan komentar tentang KTT ASEAN. Selain negaranya tidak ada terkait, mungkin juga karena ketidaktahuan mereka tentang apa yang dibahas. “Saya dari Swedia, saya tidak tahu apa itu ASEAN Summit,” kata seorang gadis berambut pirang yang tengah asik berjemur di pesisir Pantai Kuta, Kamis (17/11).

Jarak Kuta ke Nusa Dua  terpisah sekitar 20 kilometer atau 30 menit perjalanan dalam kondisi normal --bisa satu jam lebih bila macet. Hal ini boleh jadi sebagai sebab masyarakat dan wisatawan di sekitar Kuta tak begitu merasakan nuansa yang ada di Nusa Dua. "Saya dengar ada KTT, tapi saya gak tahu apa itu...," ujar Ni Luh Ayu kepada Info Publik di Jalan Pantai depan gerai baju dagangannya.

Ni Luh juga merasa tidak ada pengaruh adanya KTT ASEAN saat ini dengan laris tidaknya jualan. Yang pasti, ia tetap melempar senyum ramah kepada setiap wisatawan yang melintas. Ia tak pernah membeda-bedakan pelayanan. Dan ternyata, ia memiliki kesan tersendiri terhadap wisatawan dari sejumlah negara anggota ASEAN.

“Saya suka sama turis dari Viatnam atau Filipina. Mereka kalau belanja tidak banyak menawar, berapa harga yang kita tawarkan dia langsung membayar,” katanya.

Di samping itu, ada alasan lain mengapa Ni Luh senang terhadap wisatawan asal dua negara tadi. “Mereka bilang senang belanja di sini, karena aman dan orangnya ramah-ramah. Mereka juga menilai belanja harganya tidak mahal,” ujar pedagang pakaian Bali ini. Tersirat harapan dari Ni Luh akan lebih banyak hadirnya wisatawan yang menguntungkan, seperti dari Vietnam atau Filipina, atau dari kawasan ASEAN lainnya.(MC ASEAN/astra/dry)

http://www.aseancommunityindonesia.org/component/content/article/50-asean-news/624-dari-kuta-menuju-komunitas-asean.html